REMBANG — Pelaksana Harian (Plh) Bupati Rembang, H.M. Hanies Cholil Barro’, bersama para Camat dan jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) “Kecamatan Berdaya Provinsi Jawa Tengah”, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (16/4/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan peran kecamatan dalam pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.
Rakor yang diikuti para camat se-Jawa Tengah dan perangkat daerah terkait tersebut membahas evaluasi pelaksanaan Program Kecamatan Berdaya tahun 2025 serta penyusunan strategi implementasi program tahun 2026. Dalam arahannya, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyampaikan bahwa program ini merupakan langkah strategis pemerintah provinsi dalam menghadirkan layanan yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya bagi perempuan, anak, disabilitas, dan lanjut usia, ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa fokus utama program meliputi penguatan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA), perlindungan lansia dan disabilitas, pengembangan Taruna Karya Mandiri, serta pembangunan sport center sebagai ruang pemberdayaan generasi muda.
“Program ini diarahkan untuk mengikis kemiskinan, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mendorong partisipasi aktif desa dan pelaku usaha lokal,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Plh Bupati Rembang, H.M. Hanies Cholil Barro’, memberikan keterangan kepada awak media melalui sambungan seluler. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen mengimplementasikan program tersebut secara optimal.
“Program ini berfokus pada empat pilar utama, yakni RPPA, Kartu Zilenial, layanan disabilitas dan lansia, serta pengembangan sport center,” katanya.
Ia menambahkan, hingga saat ini telah terbentuk empat Kecamatan Berdaya di Kabupaten Rembang, yaitu Kecamatan Rembang, Kecamatan Lasem, Kecamatan Kragan, dan Kecamatan Pamotan. Sementara itu, kecamatan lainnya masih dalam proses penyusunan Surat Keputusan Bupati sebagai dasar penetapan.
“Kami terus mendorong percepatan pembentukan Kecamatan Berdaya di seluruh wilayah,” tandasnya.
Melalui Rakor ini, diharapkan lahir langkah-langkah konkret yang mampu memperkuat program pemberdayaan masyarakat secara lebih berdampak, berkelanjutan, dan tepat sasaran.
“Sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, hingga kecamatan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera,” pungkasnya.
Reporter: Mu’ti Hartono I Editor: Adunk
