PENDIRI/PEMIMPIN UMUM: Ade Muksin
DEWAN PEMBINA/PENASIHAT: Aat Surya Safaat, Antonius Purba, Nasirudin Ali Albantani, Prof. Dr. K.H. Sutan Nasomal.
DEWAN REDAKSI: OK Rizal, M Kasiem Ibnue, Saryo.
PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB: Ade Muksin
REDAKTUR: Adunk
TIM ADVOKASI: Edi Utama, S.H.,M.A, Prof. Dr. K.H. Sutan Nasomal, S.H., M.H, Hartono, S.H, Rahmat Aminudin, S.H, Panji Riyadi, S.H.,M.H. Agus Budiono, S.H., Fajar Agus Murdi Leksono, S.H, M.H.
LITBANG: Erika Damayanti, S.E
DKI JAKARTA: Hendra, RS
JAWA BARAT: Ichsan Pribadi, Masnun, Tb. Murodi.
BEKASI RAYA: Bambang Sugiarto, Abdul Qodir.
KARAWANG: Panji Riyadi, S.H, M.H
KUNINGAN: Rajak (Kabiro)
JAWA TENGAH: M. Hartono (Kabiro)
JAWA TIMUR: Sudarisman (Cobra)
ROKAN HILIR: M. Yasir (Kabiro)
LAMPUNG: Budi Rahayu (Kabiro)
RIAU: Hartono, S.H
SUMATERA BARAT: Marjohan, Yunaidi
GORONTALO: Yamin Dopa
INVESTIGASI: Piyan Haryadi, Anwar B, Mirza M, S.T, M. Hasanuddin, Ricky, Dlendyor B.S Rombot.
STAF REDAKSI: Azi Ripangga
SEKRETARIAT: Rini Ismawati
Catatan Redaksi:
Nama yang tidak tercantum dalam Boks Redaksi bukan menjadi tanggung jawab Redaksi.
KANTOR REDAKSI:
Komp. Perkantoran Win Grand Blok A-G No. 9 Jl. K.H. Noer Ali Kalimalang Jati Mulya Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat.
e-Mail: [email protected]
Telp/WA: 0817-2341-786
Publishing :
PT. KOMUNIKA FAKTA GROUP
Akta Pendirian: 01/Tanggal 03 Nop 2022
PENGESAHAN BADAN HUKUM :
Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI
Nomor AHU-0076775.AH.01.01.Tahun 2022
Nomor Induk Berusaha: 1511220130279
Surat Keterangan Terdaftar: S-38698/KT/ KPP.221.303/2022
NPWP: 61.662.643.8-435.000
Rekening Bank:
Bank BJB: 0130838049001
atas nama: PT. Komunika Fakta Group
PEMBERITAHUAN
Wartawan FAKTA HUKUM INDONESIA (FHI) dalam menjalankan tugas jurnalistik dibekali Kartu Tanda Anggota (KTA), Surat Tugas Liputan, serta terdaftar dalam Boks Redaksi.
Seluruh wartawan FHI wajib taat dan patuh pada Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
PERINGATAN KERAS
1. Media FAKTA HUKUM INDONESIA (FHI) tidak mengizinkan dan tidak melegalkan pencetakan KTA maupun Surat Tugas selain yang resmi diterbitkan oleh Redaksi FHI Pusat.
2. FHI tidak pernah mendirikan atau menerbitkan media online maupun platform lain selain situs resmi:
🌐 www.faktahukum.co.id
3. Setiap pihak yang dengan sengaja memalsukan, menggunakan, atau mengaku sebagai wartawan FHI tanpa tercatat di Boks Redaksi akan diproses sesuai hukum yang berlaku, antara lain: Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, Pasal 378 KUHP tentang penipuan, serta ketentuan lain dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
