Ilustrasi
Pandeglang, Banten – Kurang lebih sebanyak 68.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Pandeglang, masih belum mendapatkan perhatian dari pemerintahan setempat.
Data tersebut, didapat dari Dinas Pertanahan Kawasan Perumahan Permukiman (DPKPP) Kabupaten Pandeglang mengungkapkan, bahwa selama tahun 2023, sebanyak 68.000 Rumah Tidak Layak huni (RTLH) masih belum mendapat perbaikan.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Pandeglang, Roni mengatakan, jumlah tersebut merupakan data yang ada, dan pihaknya perlu menyoroti penanganan serius terhadap masalah ini.
“Jadi, data yang kita miliki saat ini mencapai hampir enam puluh delapan ribu rumah yang belum mendapatkan perbaikan,” kata Roni, Senin (23/10/ 2023).
Roni menjelaskan, selama ini sudah ada 18.000 rumah RTLH yang telah ditangani di Kabupaten Pandeglang. Namun, dengan bertambahnya jumlah masyarakat miskin, hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
“Jadi, saat ini kita sudah menangani sekitar delapan belas ribu rumah, dan ini mungkin menjadi tantangan, terutama ketika jumlah masyarakat miskin terus bertambah,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, Roni menyampaikan bahwa data sebanyak 68.000 rumah RTLH yang belum mendapat perbaikan merupakan tantangan serius bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Data ini menjadi acuan untuk memberikan bantuan, baik pada tingkat lokal maupun nasional.
“Ya, ini adalah tantangan bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Data yang kita miliki menjadi dasar bagi upaya-upaya bantuan, baik pada tingkat lokal sekitar enam puluh delapan ribu rumah, maupun pada tingkat kementerian,” tambahnya.
Roni menegaskan bahwa data mengenai jumlah rumah RTLH yang belum mendapat perbaikan menjadi prioritas dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup di Kabupaten Pandeglang.
“Upaya-upaya tersebut termasuk kolaborasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan pemberian bantuan melalui program CSR,” tandasnya. (Putra)
