SUKABUMI – Kegiatan/Proyek Pembangunan SMPN 1 Bantargadung yang beralamat di Jalan Raya Bojong Galing, Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi, diduga kangkangi Undang-undang nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik KIP. Dimana pada pelaksanaan kegiatan/proyek pembangunan tidak terpasang Papan informasi.
Saat faktahukum.co.id mengkonfirmasi tentang sumber anggaran dan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/proyek, beberapa tenaga kerja bangunan/tukang, mereka mengatakan tidak tahu siapa pelaksananya.
Bahkan salah seorang guru dengan nada tegas mengatakan, jangankan anda kami disini juga tidak tahu siapa pelaksananya, setahu saya ini proyek dari Kementerian PUPR,” ketusnya, Kamis, (01/12/22).
Sementara Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Lukmanul Hakim yang akrab dipanggil Erik saat dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsApp mengatakan, SMPN 1 Bantargadung kegiatannya langsung dari Kementerian PUPR, Pemda Kabupaten Sukabumi (Dinas Pendidikan) hanya terima kunci saja.
“Kami pun tidak tahu siapa penyedia dan berapa nilainya, kapan mulainya dan berakhirnya kapan, karena kegiatan tersebut secara teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi tidak terlibat,” ungkapnya.
Lebih lanjut Erik menjelaskan, kegiatan tersebut diluar pengawasan kita, kita terlibat disana cuma waktu awal saja, hanya ikut verifikasi data tentang kelayakan bantuan kegiatan ini, dengan syarat kegiatan ini tidak boleh di intervensi oleh Pemda, karena anggaran ini tidak boleh duplikasi, sebatas itu selanjutnya tidak tahu.
“Kita hanya memverifikasi data saja kapan lelangnya siapa pemenangnya, konsultannya siapa berapa nilainya saya tidak tahu, karena biasanya kementrian itu dilelangnya di Provinsi, karena sampai dengan saat ini kami belum pernah ketemu dan belum pernah berkomunikasi,” jelasnya. (Cecep)
