Jayapura — Perhimpunan Advokasi Kebijakan dan Hak Asasi Manusia Papua (PAK-HAM Papua) mendorong pemerintah untuk segera menggelar perundingan damai guna menyelesaikan konflik berkepanjangan di Bumi Cenderawasih. Desakan ini disampaikan dalam keterangan pers yang dirilis Direktur PAK-HAM Papua, Matius Murib, di Kota Jayapura, Jumat (30/5/2025).
Matius menegaskan bahwa penyelesaian damai merupakan pendekatan diplomatik yang konstruktif dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini disampaikan dalam diskusi bertajuk Strategi Advokasi HAM Papua yang digelar bersama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Papua di Jayapura pada 28 Mei 2025.
Diskusi tersebut dipimpin oleh Ketua DPD Gerindra Papua, Yanni SH, MH, M.Sos, dan dihadiri oleh sekitar 20 peserta yang terdiri dari unsur PAK-HAM Papua dan jajaran pengurus Partai Gerindra setempat. Pertemuan ini dilakukan sebagai respons atas meningkatnya eskalasi konflik dan kekerasan di tanah Papua.
“Konflik dan kekerasan yang terus berlangsung tidak hanya mengganggu stabilitas keamanan, tetapi juga mengancam perdamaian dan kehidupan masyarakat Papua secara keseluruhan,” ujar Matius.
Sebagai langkah konkret, PAK-HAM Papua membentuk Tim Advokasi HAM Papua yang memiliki misi mendorong terselenggaranya perundingan damai antara pemerintah pusat dan perwakilan masyarakat Papua. Mereka juga menekankan pentingnya lokasi netral untuk perundingan dan kehadiran pihak ketiga yang netral sebagai mediator.
Matius menyebutkan bahwa akar pelanggaran HAM di Papua tidak lepas dari persoalan ekonomi dan politik yang belum terselesaikan. Menurutnya, dikotomi ekstrem antara klaim “NKRI harga mati” dan “Papua Merdeka harga mati” telah menimbulkan banyak korban dari berbagai pihak.
Dalam waktu dekat, PAK-HAM Papua berharap dapat bertemu dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang dijadwalkan mengunjungi Jayapura pada Juni 2025. Mereka juga berencana berdialog dengan Menteri Hak Asasi Manusia di Jakarta, serta mengajukan Proposal Perundingan Damai kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Proposal tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti dalam perundingan resmi antara Jakarta dan Papua yang direncanakan berlangsung pada 10 Desember 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-77.
“Kami berterima kasih atas komitmen kerjasama dari Partai Gerindra Provinsi Papua dalam menghentikan kekejaman dan mewujudkan perdamaian di tanah Papua,” tutup Matius.
