GORONTALI UTARA – Aktivitas pertambangan emas di Desa Hulawa, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, kembali menjadi sorotan publik. Hingga tahun 2025 ini, penggunaan merkuri (air raksa) dalam proses pengolahan emas diduga masih marak dilakukan oleh sejumlah penambang lokal.
Padahal, hasil penelitian ilmiah beberapa tahun lalu telah memperingatkan bahwa praktik penggunaan merkuri di wilayah tersebut berpotensi merusak ekosistem dan membahayakan kesehatan masyarakat. Data menunjukkan, kadar merkuri di area tambang dan perairan sekitar Hulawa mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, di mana logam berat tersebut mengendap di sedimen sungai dan masuk ke rantai makanan.
Akibatnya, masyarakat di sekitar lokasi tambang berisiko tinggi mengalami gangguan sistem saraf, gangguan perkembangan janin, hingga penyakit kulit kronis akibat paparan jangka panjang.
Namun hingga kini, belum terlihat tindakan tegas dari instansi terkait, baik dari Pemerintah Daerah Gorontalo Utara maupun aparat penegak hukum.
Aktivis Nilai Pemerintah Lalai Lindungi Keselamatan Publik
Aktivis mahasiswa asal Gorontalo Utara, Moh. Dicki Modanggu, menilai situasi ini mencerminkan lemahnya pengawasan pemerintah dan minimnya komitmen terhadap keselamatan publik.
“Sepengalaman saya, mungkin lebih dari sembilan tahun menyaksikan sendiri kondisi sungai di Hulawa hingga Wubudu, airnya tidak pernah benar-benar jernih lagi. Dari hulu hingga bermuara ke laut, warna air tetap keruh dan tercemar. Coba saja dilakukan penelitian ulang, pasti akan ditemukan kandungan zat kimia berbahaya,” ujarnya.
Secara hukum, Indonesia telah melarang penggunaan merkuri melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM). Aturan tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen Indonesia dalam Konvensi Minamata yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017, di mana negara berjanji untuk menghapus penggunaan merkuri di sektor pertambangan emas skala kecil paling lambat tahun 2025.
Namun, kenyataan di lapangan justru menunjukkan arah sebaliknya. Desa Hulawa menjadi contoh nyata bagaimana regulasi berjalan tanpa implementasi, sementara masyarakat tetap hidup di tengah ancaman bahan kimia berbahaya.
Desakan Investigasi dan Penegakan Hukum
Dicki menegaskan, persoalan ini bukan sekadar urusan tambang, tetapi juga menyangkut tanggung jawab pemerintah dan lembaga pengawasan dalam melindungi kesehatan rakyat.
“Pemerintah daerah dan kepolisian harus hadir. Penelitian terdahulu bisa menjadi landasan untuk bertindak. Kesehatan dan lingkungan adalah prioritas yang harus diutamakan di wilayah pertambangan,” tegasnya.
Ia mendesak Dinas Lingkungan Hidup Gorontalo Utara segera melakukan investigasi lapangan, serta Polres Gorontalo Utara untuk menindak praktik penggunaan merkuri sesuai peraturan yang berlaku. Pemerintah Provinsi Gorontalo juga diminta menyiapkan langkah transisi menuju pertambangan tanpa merkuri melalui pelatihan dan pendampingan bagi penambang rakyat.
Ancaman Warisan Beracun bagi Generasi Mendatang
Paparan merkuri dalam jangka panjang tidak hanya mengancam kesehatan manusia, tetapi juga menimbulkan dampak ekologis yang sulit dipulihkan. Logam berat ini dapat bertahan di lingkungan selama puluhan tahun, mencemari rantai makanan — mulai dari ikan, hasil pertanian, hingga akhirnya kembali dikonsumsi manusia.
Jika tidak segera dihentikan, penggunaan merkuri di Hulawa berpotensi menciptakan krisis kesehatan dan lingkungan yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya — sebuah warisan beracun yang lahir dari kelalaian.
Reporter: Yamin Dopa
Editor: Adunk
