JAKARTA – Peta politik dan ketatanegaraan Indonesia memasuki babak baru setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya. Surat pernyataan berhenti tersebut telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026).
Presiden Prabowo menerima surat tersebut saat Gibran menghadap di Istana Merdeka, Jakarta, sekitar pukul 10.15 WIB. Dalam keterangan persnya, Prabowo membenarkan bahwa Gibran menyampaikan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Prabowo menyatakan menerima dan menghormati keputusan tersebut. Ia juga menyampaikan apresiasi atas pengabdian Gibran selama mendampinginya dalam menjalankan pemerintahan.
Menurut Prabowo, keputusan Gibran diambil setelah adanya putusan hukum yang menunjukkan persoalan terkait pemenuhan persyaratan dalam sistem konstitusional Indonesia.
Setelah bertemu Presiden, Gibran kemudian mendatangi Kompleks Parlemen Senayan untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR RI.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat tersebut secara langsung dari Gibran.
Dalam surat yang dibacakan Muzani, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden masa jabatan 2024–2029 atas permintaan sendiri.
“Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri,” demikian salah satu bagian isi surat tersebut.
Muzani menjelaskan, dalam surat pengunduran dirinya, Gibran tidak mencantumkan alasan secara spesifik. Ia hanya menyampaikan permohonan agar proses pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
MPR Siapkan Mekanisme Pengisian Kursi Wapres
Dengan diterimanya surat pengunduran diri tersebut, Ahmad Muzani menyatakan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan terhitung sejak Kamis (12/11/2026).
MPR tidak akan membiarkan proses pengisian jabatan tersebut berlarut-larut. Pimpinan MPR telah menyepakati penyelenggaraan rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB.
Rapat tersebut akan melibatkan seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Sedikitnya terdapat empat agenda yang akan dibahas, yakni penetapan jadwal sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, pengiriman surat kepada Presiden untuk meminta pengajuan dua nama calon pengganti, pembentukan tim verifikasi berkas calon, serta pembentukan tim ad hoc guna menyiapkan rancangan ketetapan MPR.
Muzani menyebutkan, sesuai ketentuan konstitusi, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelesaikan proses pengisian jabatan Wakil Presiden.
Prabowo Memegang Kewenangan Mengusulkan Dua Nama
Situasi ini menempatkan Presiden Prabowo Subianto pada posisi penting dalam proses penentuan Wakil Presiden pengganti Gibran.
Hal tersebut bukan semata-mata persoalan politik, melainkan mekanisme yang telah diatur secara tegas dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal tersebut menyebutkan bahwa jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, Presiden Prabowo memiliki kewenangan konstitusional untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR. Selanjutnya, MPR yang akan menentukan satu nama melalui sidang sesuai mekanisme yang berlaku.
Ketentuan lebih lanjut juga diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) beserta perubahannya.
Artinya, proses pergantian Wakil Presiden tidak dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden, melainkan melalui pemilihan oleh MPR berdasarkan dua nama yang diusulkan Presiden.
Babak Baru Politik dan Ketatanegaraan
Pengunduran diri Gibran bukan hanya mengubah komposisi kepemimpinan nasional, tetapi juga membuka proses politik dan konstitusional baru dalam pemerintahan Prabowo.
Publik kini menunggu siapa dua figur yang akan diajukan Presiden sebagai calon Wakil Presiden, serta siapa yang nantinya memperoleh mandat MPR untuk mengisi jabatan tersebut hingga berakhirnya masa jabatan 2024–2029.
Di sisi lain, transparansi proses pengunduran diri, kejelasan landasan hukum, serta keterbukaan mekanisme pengisian jabatan menjadi hal penting agar seluruh tahapan berjalan sesuai konstitusi.
Pergantian Wakil Presiden kali ini menjadi ujian bagi pelaksanaan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional di Indonesia.
Kini, perhatian publik tertuju kepada Presiden Prabowo dan MPR RI. Keputusan berikutnya akan menentukan siapa yang akan mendampingi Presiden dalam menjalankan pemerintahan hingga akhir masa jabatan.
Sumber: (BPMI SETPRES)
Fakta Hukum Indonesia (FHI)
