Oleh: Ade Muksin, S.H.
Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan nasional. Setelah surat pernyataan berhenti disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR RI pada 12 November 2026, perhatian publik kini tertuju pada proses pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong.
Situasi ini bukan sekadar persoalan pergantian figur di pucuk kepemimpinan nasional. Lebih dari itu, momentum tersebut membuka ruang diskusi mengenai sosok yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga kesinambungan pemerintahan dan agenda pembangunan nasional.
Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo, figur Wakil Presiden bukan sekadar pelengkap struktur kekuasaan. Posisi tersebut memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga kesinambungan pemerintahan, mendukung pelaksanaan program nasional, serta memastikan keberlanjutan agenda pembangunan.
Terlebih, konstitusi telah mengatur bahwa apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan, Wakil Presiden menggantikan Presiden sampai habis masa jabatannya. Karena itu, pembicaraan mengenai figur pengganti Wakil Presiden tidak boleh hanya didasarkan pada kedekatan politik, tetapi juga harus mempertimbangkan tanggung jawab konstitusional dan keberlanjutan pemerintahan.
Menanggapi dinamika tersebut, anggota Dewan Pakar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Bengkulu, Dr. Ir. H. Herawansyah, S.Ars., M.Sc., M.T., IAI, menggagas agar momentum transisi ini menjadi ruang pertimbangan terhadap sejumlah figur nasional. Salah satu nama yang disuarakannya adalah Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H.
Dasco, yang dikenal sebagai Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, merupakan figur yang berada dalam lingkar strategis politik nasional. Pengalaman politik dan kelembagaannya, serta relasinya dengan berbagai kelompok masyarakat, aktivis, dan insan media, menjadi bagian dari pertimbangan yang disampaikan Herawansyah.
Herawansyah menilai Dasco memiliki kedekatan politik dengan Presiden Prabowo dan memahami dinamika pemerintahan. Ia juga melihat adanya peluang konsolidasi politik yang lebih luas apabila pengalaman tersebut dipadukan dengan kemampuan merangkul berbagai kekuatan politik nasional.
Tentu, gagasan tersebut merupakan pandangan politik yang patut ditempatkan sebagai bagian dari diskursus publik, bukan sebagai keputusan atau sikap resmi organisasi PWI.
HPN dan Masa Depan Ekonomi Organisasi
Di balik dinamika politik nasional, terdapat satu persoalan yang tidak kalah penting bagi PWI, yakni bagaimana organisasi ini membangun kemandirian ekonomi dan memperkuat keberlanjutan program kelembagaannya.
Selama ini, Hari Pers Nasional (HPN) menjadi salah satu agenda terbesar PWI. Selain sebagai peringatan sejarah perjuangan pers nasional, HPN juga menjadi ruang konsolidasi wartawan, pemerintah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan.
Kehadiran Presiden dalam perhelatan HPN memiliki nilai simbolis dan strategis. Momentum tersebut membuka ruang komunikasi antara insan pers dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta sektor swasta.
Namun, ada satu hal yang harus ditegaskan: HPN tidak boleh semata-mata dipandang sebagai instrumen ekonomi organisasi. HPN harus tetap menjadi panggung kehormatan pers nasional, tempat memperjuangkan kebebasan pers, profesionalisme wartawan, serta kepentingan masyarakat.
Karena itu, regulasi organisasi mengenai penyelenggaraan HPN harus dibangun berdasarkan legitimasi sejarah, aturan organisasi, dan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Kedudukan PWI dalam sejarah HPN perlu dihormati, tetapi pengelolaannya juga harus menjunjung transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan pers secara luas.
Jangan sampai kepentingan mempertahankan sumber daya ekonomi justru menggeser tujuan utama organisasi pers. Sebab, kekuatan PWI bukan semata-mata terletak pada besarnya kegiatan HPN atau dukungan anggaran, melainkan pada kualitas wartawan dan kepercayaan publik.
Kewibawaan Organisasi dan Posisi Tawar Politik
Persoalan lain yang tidak boleh diabaikan adalah konsolidasi internal PWI pascadinamika kepemimpinan yang sebelumnya melibatkan Hendry Ch. Bangun (HCB) dan kemudian berujung pada terpilihnya Akhmad Munir sebagai Ketua Umum PWI Pusat periode 2025–2030.
Dalam situasi tersebut, stabilitas organisasi menjadi kebutuhan mendasar. Namun, stabilitas tidak boleh dibangun dengan mengorbankan prinsip demokrasi organisasi, keterbukaan, dan keadilan prosedural.
Dewan Kehormatan PWI memiliki posisi penting dalam menjaga etika dan disiplin organisasi. Ketegasan memang diperlukan, tetapi setiap keputusan yang menyangkut pemberhentian atau sanksi terhadap fungsionaris harus tetap berpijak pada aturan organisasi, kewenangan yang sah, serta mekanisme pemeriksaan dan pembelaan yang adil.
Ketegasan tanpa prosedur justru berpotensi melahirkan persoalan baru. Marwah organisasi tidak hanya ditentukan oleh keberanian menjatuhkan sanksi, tetapi juga oleh kemampuan menegakkan aturan secara konsisten dan tidak diskriminatif.
Di sisi lain, relasi PWI dengan pusat kekuasaan juga menjadi bagian dari dinamika organisasi. Peran Sufmi Dasco Ahmad dalam komunikasi politik dan kelembagaan, termasuk ketika mendampingi Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir dalam penyelesaian persoalan dengan pengacara Hotman Paris, memperlihatkan adanya hubungan komunikasi antara tokoh politik dan pimpinan organisasi pers.
Relasi tersebut tentu dapat dimanfaatkan untuk membangun komunikasi kelembagaan. Akan tetapi, hubungan baik dengan kekuasaan tidak boleh berubah menjadi ketergantungan politik.
PWI harus mampu menempatkan dirinya sebagai mitra kritis pemerintah, bukan bagian dari lingkar kekuasaan.
Jangan Tukar Independensi Pers dengan Jabatan
Dalam dinamika politik nasional, tidak dapat dimungkiri bahwa organisasi besar seperti PWI memiliki modal sosial dan jaringan kelembagaan yang tersebar di seluruh Indonesia.
Jaringan tersebut merupakan kekuatan organisasi yang dapat digunakan untuk memperjuangkan kepentingan wartawan, meningkatkan kesejahteraan anggota, memperkuat pendidikan jurnalistik, serta memperluas perlindungan hukum bagi insan pers.
Karena itu, pembicaraan mengenai keterwakilan kader PWI dalam pemerintahan, BUMN, maupun lembaga negara merupakan hal yang dapat didiskusikan sepanjang didasarkan pada kompetensi, integritas, dan mekanisme yang berlaku.
Namun, jangan sampai dukungan politik organisasi terhadap figur tertentu dibangun atas dasar transaksi jabatan. Independensi pers merupakan prinsip fundamental yang tidak boleh dipertukarkan dengan posisi komisaris, direksi, dewan pengawas, ataupun jabatan politik lainnya.
Jika ada kader PWI yang memiliki kapasitas dan dipercaya menduduki jabatan publik, hal tersebut merupakan hak individu yang harus diperoleh melalui proses yang transparan dan berdasarkan kompetensi. Bukan sebagai imbalan atas dukungan organisasi terhadap kekuasaan.
Dalam konteks ini, PWI Pusat di bawah kepemimpinan Akhmad Munir perlu memperkuat kualitas sumber daya manusia dan memastikan kader-kadernya memiliki kapasitas untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional.
Termasuk dalam sektor komunikasi dan digital, yang membutuhkan pemahaman mendalam mengenai kebebasan pers, transformasi media, perkembangan teknologi, dan perlindungan ekosistem jurnalistik.
Nama Angga Raka Prabowo dalam posisi Menteri Komunikasi dan Digital serta Akhmad Munir dalam kemungkinan peran strategis pemerintahan dapat menjadi bagian dari diskursus mengenai representasi dan kapasitas sumber daya manusia. Namun, penempatan pejabat negara tetap merupakan kewenangan Presiden sesuai mekanisme konstitusional dan ketentuan perundang-undangan.
PWI tidak semestinya menjadikan jabatan sebagai tujuan utama perjuangan organisasi. Yang jauh lebih penting adalah memastikan kebijakan pemerintah berpihak pada keberlangsungan pers nasional.
PWI Harus Dekat dengan Kekuasaan, tetapi Tidak Boleh Tunduk
Pada akhirnya, momentum dinamika kepemimpinan nasional harus menjadi kesempatan bagi PWI untuk memperkuat posisi tawarnya. Kedekatan dengan tokoh-tokoh strategis nasional, termasuk Sufmi Dasco Ahmad, dapat membuka ruang komunikasi dan memperjuangkan berbagai kepentingan insan pers.
Tetapi, ada garis tegas yang tidak boleh dilanggar: dekat dengan kekuasaan bukan berarti menjadi bagian dari kekuasaan.
PWI harus tetap berdiri sebagai organisasi profesi yang memiliki keberanian mengkritik, mengawasi, dan mengingatkan pemerintah ketika kebijakan publik tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.
Sebab, ketika organisasi pers terlalu jauh masuk ke dalam pusaran kepentingan politik, ada risiko fungsi kontrol sosialnya melemah. Wartawan membutuhkan organisasi yang melindungi kebebasan dan kehormatannya, bukan organisasi yang justru bergantung pada kemurahan hati penguasa.
Jabatan bisa berganti, pemerintahan bisa berubah, dan konfigurasi politik bisa bergeser. Namun, independensi pers harus tetap berdiri.
PWI boleh memiliki posisi strategis dalam dinamika kekuasaan, tetapi jangan pernah kehilangan keberanian untuk mengoreksi kekuasaan. Sebab, kehormatan organisasi pers tidak diukur dari banyaknya kader yang duduk di kursi jabatan, melainkan dari seberapa kuat organisasi itu menjaga kebenaran, kebebasan, dan kepentingan publik.
*Penulis adalah Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya.
