Penangkapan Bupati Bekasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bukan sekadar peristiwa hukum biasa. Ini adalah tamparan keras bagi tata kelola kekuasaan di daerah, sekaligus membuka borok lama yang selama ini ditutupi retorika pembangunan: dinasti kekuasaan yang berujung pada dinasti korupsi.
Ketika seorang bupati ditangkap bersama ayah kandungnya, yang juga menjabat sebagai kepala desa aktif, publik patut bertanya: di mana batas antara jabatan publik dan kepentingan keluarga? Fakta bahwa uang suap ditemukan di rumah bupati semakin menegaskan bahwa kekuasaan telah berubah menjadi alat transaksi, bukan amanah.
Korupsi dengan pola ijon proyek adalah bentuk paling kasar dari perampokan hak publik. Proyek belum berjalan, lelang belum dibuka, tetapi pemenang sudah “dipesan”.
Dalam skema ini, rakyat bukan lagi subjek pembangunan, melainkan korban dari kesepakatan gelap elit kekuasaan dan pengusaha.
Lebih berbahaya lagi, perkara ini menunjukkan kolusi lintas jabatan publik. Kepala daerah dan kepala desa, dua struktur pemerintahan yang seharusnya melayani kepentingan masyarakat, justru terhubung dalam satu mata rantai kepentingan keluarga.
Jika desa dan kabupaten sudah dikooptasi oleh hubungan darah, maka demokrasi lokal kehilangan maknanya.
Dinasti politik sering dibungkus dengan dalih “kepercayaan rakyat”. Namun ketika kekuasaan diwariskan dan dikelola secara tertutup, tanpa kontrol etik dan hukum, maka yang lahir bukan stabilitas, melainkan oligarki lokal.
Bekasi hari ini memberi contoh telanjang tentang bagaimana kekuasaan keluarga dapat merusak sistem pemerintahan dari hulu ke hilir.
Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada individu. Yang harus dihancurkan adalah sistemnya. Aparat penegak hukum wajib menelusuri aliran dana, jejaring proyek, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain, baik birokrat maupun swasta, yang menikmati praktik ijon ini. Tanpa itu, penangkapan hanya akan menjadi drama sesaat.
Pers dan masyarakat sipil memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal perkara ini sampai tuntas. Bukan demi sensasi, melainkan demi memastikan bahwa Bekasi tidak terus-menerus menjadi ladang subur bagi korupsi berbasis kekuasaan keluarga.
Dinasti politik mungkin sah secara elektoral. Tetapi dinasti korupsi adalah kejahatan terhadap demokrasi. Dan kejahatan semacam ini tidak boleh ditoleransi, apalagi dilupakan.
Bekasi membutuhkan pemimpin, bukan penguasa. Membutuhkan pelayan publik, bukan dinasti. ***
