REMBANG – Bupati Rembang, H. Harno, S.E., menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Rembang untuk terus mengakselerasi pembangunan daerah sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyampaian berbagai capaian pembangunan sepanjang 2025 serta kebijakan perpanjangan masa kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II selama satu tahun. Hal itu disampaikan saat memimpin upacara peringatan Hari Jadi ke-285 Kabupaten Rembang yang berlangsung khidmat di Alun-Alun Rembang, Senin (27/7/2026).
Dalam amanatnya, Harno menyampaikan bahwa sejumlah indikator pembangunan menunjukkan tren yang positif. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) meningkat dari 3,53 menjadi 3,67, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 72,53 menjadi 73,40. Di bidang kesehatan, Kabupaten Rembang juga berhasil mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) dengan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan mencapai 99,52 persen dan peserta aktif sebesar 80,04 persen.
“UHC bukan sekadar capaian statistik, melainkan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang layak tanpa terkecuali,” ujar Harno.
Di sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang pada 2025 mencapai 5,77 persen atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,08 persen. Pada periode yang sama, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 14,02 persen menjadi 13,01 persen melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat, peningkatan pendapatan, serta penguatan perlindungan sosial secara terpadu.
Kemajuan pembangunan juga ditandai dengan meningkatnya indeks infrastruktur dari 47,46 menjadi 55,24. Sementara itu, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) naik signifikan dari 66,96 menjadi 72,50 atau melampaui rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Di bidang tata kelola pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Rembang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk kedelapan kalinya sebagai bukti konsistensi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Pada kesempatan tersebut, Harno juga mengumumkan bahwa masa kerja PPPK Tahap II yang akan berakhir pada awal September 2026 diperpanjang selama satu tahun. Kebijakan itu merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah atas dedikasi para PPPK dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Saya telah menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah, Tim Kepegawaian Daerah, dan seluruh perangkat daerah agar PPPK yang masa tugasnya berakhir pada September diperpanjang selama satu tahun ke depan,” katanya.
Meski demikian, Harno menegaskan bahwa perpanjangan masa kerja tetap disertai evaluasi kinerja secara objektif. Seluruh kepala OPD diminta melakukan penilaian berdasarkan kompetensi, disiplin, integritas, dan kebutuhan organisasi agar kualitas pelayanan publik terus meningkat.
Suasana peringatan Hari Jadi Kabupaten Rembang semakin semarak setelah upacara usai. Sebanyak 170 pelajar tingkat SMP menampilkan Flashmob Tari Gandaria, tarian khas yang menjadi identitas budaya Kabupaten Rembang. Penampilan tersebut mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan tamu undangan. Kemeriahan acara semakin lengkap dengan suguhan hiburan budaya yang menambah semarak peringatan hari jadi daerah.
Harno mengajak seluruh masyarakat menjadikan Hari Jadi Kabupaten Rembang sebagai momentum memperkuat persatuan, menjaga kerukunan, melestarikan warisan budaya, dan menumbuhkan semangat gotong royong dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Peringatan Hari Jadi bukan sekadar mengenang perjalanan sejarah, tetapi menjadi momentum memperkuat persatuan, membangun kebersamaan, dan meneguhkan komitmen untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” tandasnya.
Ia menambahkan, tema Hari Jadi ke-285 Kabupaten Rembang, “Ketahanan Pangan Tangguh, SDM Unggul, Infrastruktur Andal untuk Rembang Sejahtera,” menjadi arah pembangunan daerah dalam menjawab tantangan masa depan. Pemerintah Kabupaten Rembang akan terus memperkuat sektor pertanian, mendorong hilirisasi hasil pertanian, mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta mengembangkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam, tetapi terutama oleh kualitas sumber daya manusia yang harus terus kita tingkatkan bersama,” tutupnya.
Reporter: Mu’ti Hartono I Editor: Adunk
