Mataram – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Soromandi Mataram (HIMSI Mataram) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), menuntut percepatan perbaikan ruas jalan rusak di Kecamatan Soromandi yang telah dikeluhkan masyarakat selama puluhan tahun.
Aspirasi para mahasiswa diterima langsung oleh Staff Ahli Gubernur NTB Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan Setda NTB, Yusron Hadi, didampingi Kepala Dinas PUPRPKP NTB, Lalu Kusuma Wirajaya, serta Kabid Bina Marga PUPRPKP NTB, Rizali Amin.
Koordinator Umum HIMSI Mataram, Furkan YK, menegaskan bahwa kondisi jalan rusak di wilayah Soromandi telah berlangsung lebih dari 30 tahun dan hingga kini belum mendapatkan penanganan yang memadai.
Menurutnya, kerusakan jalan tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan. Ia mencontohkan, dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi kecelakaan yang melibatkan truk pengangkut hasil pertanian.
“Bulan kemarin terjadi dua kecelakaan truk pengangkut jagung. Kami tidak ingin kejadian serupa terus berulang akibat kondisi jalan yang rusak,” ujar Furkan, Rabu (3/1/×
Ia juga menilai pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap infrastruktur pendukung sektor pertanian mengingat Soromandi merupakan salah satu wilayah penghasil komoditas pertanian yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan daerah.
Menanggapi aspirasi tersebut, Yusron Hadi menyampaikan apresiasi atas kepedulian mahasiswa dalam mengawal pembangunan daerah. Ia memastikan Pemerintah Provinsi NTB telah menerima dan mencatat seluruh tuntutan yang disampaikan.
“Terkait persoalan jalan rusak sepanjang kurang lebih 18 kilometer di Soromandi, kami sudah menerima aspirasi ini. Untuk langkah-langkah teknis akan dijelaskan oleh dinas terkait,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPRPKP NTB, Lalu Kusuma Wirajaya, menyatakan pihaknya tengah melengkapi berbagai persyaratan administrasi dan teknis yang dibutuhkan agar program perbaikan jalan dapat segera direalisasikan.
“Bukan bermaksud menunda, tetapi memang ada tahapan yang harus dipenuhi. Kami berharap apa yang diperjuangkan masyarakat Soromandi dapat segera terwujud,” ujarnya.
Di sisi lain, Kabid Bina Marga PUPRPKP NTB, Rizali Amin, menjelaskan bahwa ruas jalan Bajo–Sampungu menjadi salah satu prioritas utama yang diusulkan melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
Menurut Rizali, kebutuhan anggaran untuk penanganan menyeluruh ruas jalan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp48 miliar.
“Untuk ruas Bajo–Sampungu kami mengusulkan anggaran sebesar Rp48 miliar. Mohon kesabaran masyarakat karena prosesnya sedang kami perjuangkan,” katanya.
Ia menjelaskan, usulan melalui skema Inpres Jalan Daerah dilakukan karena keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Saat ini, ruas jalan tersebut masuk dalam daftar prioritas yang mendapat perhatian pemerintah pusat dan akan mengikuti proses penginputan terakhir pada 12 Juni 2026.
“Nilai usulan per paket masih di bawah Rp50 miliar. Kami akan terus mengawal agar program ini dapat direalisasikan,” tegasnya.
Rizali menambahkan, pengajuan melalui program Inpres bertujuan agar penanganan jalan tidak lagi dilakukan secara parsial atau tambal sulam, melainkan melalui perbaikan menyeluruh yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
“Kami mengusulkan melalui Inpres karena ingin dilakukan perbaikan total pada ruas jalan Bajo–Sampungu,” pungkasnya.
Reporter: Ali
Editor: Ade Muksin (Adunk)
