Polri Gelar Sidang KKEP Irjen EHS Dugaan Penyadapan Presiden

Sidang KKEP EHS

JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mulai menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS), Selasa (17/11/2026). Persidangan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Sidang berlangsung sekitar pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Biro Wabprof, lantai 2 Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri. Proses persidangan dilaksanakan secara tertutup.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, membenarkan pelaksanaan sidang tersebut.

“Telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap terduga pelanggar EHS,” ujar Trunoyudo di Gedung Propam Mabes Polri, Selasa (17/11/2026).

Sidang dipimpin Komjen Hendro Pandowo sebagai ketua komisi. Ia didampingi Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua, serta tiga anggota komisi, yakni Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.

Pelaksanaan sidang etik tersebut menjadi bagian dari mekanisme internal Polri untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik profesi yang melibatkan perwira tinggi kepolisian.

Namun, persidangan yang berlangsung tertutup membuat publik belum dapat mengetahui secara terperinci materi pemeriksaan, keterangan yang disampaikan dalam persidangan, maupun konstruksi dugaan pelanggaran yang diperiksa oleh komisi.

Kondisi ini memunculkan perhatian terhadap sejauh mana proses penegakan kode etik di tubuh Polri dapat berjalan secara transparan dan akuntabel, terutama ketika perkara yang ditangani menyangkut dugaan penyadapan terhadap kepala negara.

Publik tentu berkepentingan mengetahui bagaimana proses pemeriksaan berlangsung, apa dasar pertimbangan majelis dalam mengambil keputusan, serta apakah terdapat pelanggaran kode etik yang dapat dibuktikan.

Polri diharapkan menyampaikan hasil persidangan secara terbuka kepada masyarakat setelah proses pemeriksaan selesai, termasuk menjelaskan putusan dan sanksi yang dijatuhkan apabila terduga terbukti melakukan pelanggaran.

Penegakan kode etik tidak cukup hanya menjadi mekanisme internal institusi. Akuntabilitas dan keterbukaan informasi juga menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat informasi mengenai hasil akhir atau putusan sidang KKEP tersebut.

Reporter: Denor Editor: Adunk

FHI | BERANI DAN BERIMBANG DEMI TEGAKNYA HUKUM

Komentar

Komentar

Mohon maaf, komentar belum tersedia

Komentar menjadi tanggung-jawab Anda sesuai UU ITE.

Berita Terkait

Search