REMBANG – Proyek rehabilitasi saluran irigasi sepanjang 330 meter yang berlokasi di Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, kini menjadi sorotan publik. Proyek tersebut merupakan bagian dari Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) dengan anggaran mencapai Rp195 juta bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025.
Sorotan publik muncul setelah beredarnya sebuah tayangan video amatir berdurasi 2 menit 48 detik di masyarakat. Dalam video tersebut, terlihat pengerjaan proyek diduga dilakukan dengan sistem tambal sulam. Masyarakat kemudian mempertanyakan apakah wajar proyek rehabilitasi irigasi dengan nilai ratusan juta rupiah dikerjakan dengan cara seperti itu.
“Kalau dihitung secara kasar, biaya proyek ini rata-rata mencapai Rp590 ribu per meter. Angka ini didapat dari perhitungan Rp195 juta dibagi panjang proyek 330 meter. Masyarakat jadi bertanya-tanya, benarkah biaya per meter pengerjaan irigasi bisa semahal itu?” ungkap seorang warga yang enggan disebut namanya, Jum’at (19/9/2025).
Katanya lagi, perhitungan itu sekadar logika sederhana warga untuk menggambarkan betapa fantastisnya nilai anggaran bila dibandingkan dengan hasil pengerjaan di lapangan yang terkesan asal-asalan. “Harusnya proyek seperti ini dikerjakan dengan kualitas yang baik, bukan malah seolah tambal sulam. Kami khawatir manfaatnya tidak akan bertahan lama,” ucapnya menegaskan.
Menindaklanjuti informasi tersebut, awak media faktahukum.co.id langsung mendatangi lokasi proyek. Setibanya di Desa Japerejo, Kecamatan Pamotan, tim hanya menemukan sejumlah pekerja yang sedang melanjutkan aktivitas pembangunan. Namun, para pekerja enggan memberikan keterangan lebih jauh terkait teknis pengerjaan maupun pelaksanaan proyek.
Jelasnya, proyek ini dilaksanakan oleh Kelompok P3A Pancaware Japerejo secara swakelola dengan total anggaran Rp195 juta dari APBN Tahun Anggaran 2025. Meski demikian, publik masih berharap adanya penjelasan resmi dari pihak terkait agar tidak menimbulkan kecurigaan yang berkepanjangan.
“Transparansi dalam setiap pembangunan itu penting, apalagi proyek ini bersumber dari uang negara. Kalau benar ada kejanggalan, maka harus segera diluruskan oleh pemangku kebijakan. Jangan sampai masyarakat semakin hilang kepercayaan,” terang warga lainnya.
Tegasnya, masyarakat menginginkan agar aparat terkait, baik pemerintah maupun pengawas proyek, turun langsung melihat kondisi di lapangan. Hal ini diperlukan untuk memastikan apakah benar pengerjaan rehabilitasi saluran irigasi tersebut sesuai dengan standar mutu dan perencanaan awal.
“Intinya, kami hanya ingin pembangunan ini bermanfaat maksimal bagi warga petani yang bergantung pada saluran irigasi tersebut. Kalau kualitasnya buruk sejak awal, dikhawatirkan irigasi ini tidak bisa bertahan lama dan ujung-ujungnya masyarakat yang dirugikan,” pungkasnya.
Reporter: M. Hartono | Editor: A.M.
