KUALA LUMPUR — Ahmed Kurnia, Secretary General Confederation of ASEAN Journalists, menegaskan bahwa masa depan jurnalisme di kawasan ASEAN tidak lagi sekadar soal bertahan dari disrupsi teknologi, melainkan bagaimana mengambil peran sebagai pengendali arah perubahan di tengah derasnya arus kecerdasan buatan (AI) dan disinformasi.
Pernyataan itu disampaikan dalam pembukaan Sidang Umum ke-21 CAJ di Kuala Lumpur, Senin (27/4), yang turut dihadiri Teo Nie Ching, Presiden baru CAJ Low Boon Tat, serta Presiden sebelumnya Atal S. Depari bersama delegasi negara ASEAN dan mitra dari China serta Korea Selatan.
Dalam pidatonya, Ahmed menekankan bahwa semangat “ASEAN Way”—yang bertumpu pada konsensus, kebersamaan, dan solidaritas—masih menjadi fondasi utama dalam menghadapi kompleksitas tantangan media modern.
“Prosesnya mungkin tidak instan, tetapi hasil dari kebersamaan ASEAN selalu membawa kekuatan kolektif,” ujarnya.
Transisi Kepemimpinan: Simbol Stabilitas di Tengah Disrupsi
Forum tersebut juga menandai transisi kepemimpinan CAJ dari Indonesia ke Malaysia. Ahmed menyebut proses ini bukan sekadar pergantian struktur organisasi, tetapi refleksi kedewasaan kolektif jurnalisme kawasan.
Ia memberikan apresiasi kepada Atal S. Depari atas stabilitas organisasi yang terjaga di tengah dinamika global, sekaligus menyatakan optimisme terhadap kepemimpinan Low Boon Tat.
“Di tengah keberagaman bahasa dan budaya, kita tetap memiliki satu bahasa yang sama: solidaritas,” tegasnya.
Ancaman AI & Disinformasi: Ujian Integritas Pers
Ahmed tidak menutup mata terhadap tantangan paling krusial saat ini: percepatan teknologi kecerdasan buatan dan meningkatnya disinformasi lintas batas.
Alih-alih melihatnya sebagai ancaman semata, ia menegaskan bahwa kondisi ini justru mempertegas posisi strategis jurnalis sebagai penjaga kebenaran.
Menurutnya, jurnalisme yang kredibel akan menjadi benteng utama dalam menjaga kualitas demokrasi informasi di kawasan.
Deklarasi Kuala Lumpur: Langkah Konkret Lawan Disinformasi
Sebagai respons strategis, CAJ mengadopsi Kuala Lumpur Declaration, yang salah satu poin utamanya adalah pembentukan ASEAN Information Clearing House—sebuah jaringan regional untuk Verifikasi fakta lintas negara, Kolaborasi media ASEAN, Perlindungan integritas informasi.
Langkah ini dinilai sebagai upaya serius untuk memastikan pertumbuhan ekonomi ASEAN berjalan seiring dengan kualitas informasi publik yang akurat dan beretika.
“Kita tidak hanya membangun ekonomi kawasan, tetapi juga membangun kepercayaan publik melalui informasi yang kredibel,” ujar Ahmed.
Dari Pengamat Menjadi Penggerak
Menutup pidatonya, Ahmed mengingatkan bahwa jurnalis tidak boleh lagi berada di posisi pasif di tengah perubahan besar industri media.
Ia mendorong insan pers ASEAN untuk mengambil peran aktif sebagai penggerak transformasi.
“Dua tahun ke depan bukan hanya tentang bertahan, tetapi bagaimana kita memimpin perubahan itu bersama,” pungkasnya. (Red)
