Lamandau, Kalteng – Wakil ketua I DPRD Lamandau mendampingi tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) observasi sekaligus pengambilan titik koordinat Hutan Kemasyarakatan (Hkm), usulan kelompok tani Hutan Bantaran Sungai Liku yang terletak di Desa Bukit Indah, Bunut dan Desa Persiapan Liku Mulya Sakti, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.
Wakil ketua I DPRD Lamandau Budi Rahmat, dari partai PDI-P menyampaikan, kita sangat mendukung langkah-langkah KLHK dalam melakukan observasi lapangan tentang usulan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) oleh pihak kelompok tani hutan Bantaran sungai liku.
“Pada intinya potensi alam kami yang cukup besar ini bisa berproses dengan ketentuan hukum yang berlaku, semasa proses ini belum selesai, kita harus berkerja sama dengan baik, kata Budi Rahmat, Kamis (6/4/2023).
Lanjutnya, kita lihat bersama potensi yang ada disini sangat luar bias dan disini juga banyak sumber daya alam yang bisa mendongkrak kesejahteraan masyarakat, cuman pengelolanya yang masih harus kita benahi bersama, tentunya pengelolanya ini domainnya Pemerintah Daerah (Pemda).
“Melalui kesempatan ini semoga Pemda Lamandau bisa turun ke lapangan dan melihat secara langsung, agar pengelolaannya ini bisa maksimal. Untuk masyarakat di sekitar seputaran kebun ini, bukan dinikmati oleh kepentingan orang lain, ini harapan kita bersama,” katanya.
Budi Rahmat, berharap semua kelompok masyarakat kita ini harus tetap bekerjasama dengan baik, jangan saling menyalahkan dan jangan sampai ada terjadi benturan, hal itu jangan sampai terjadi.
“Atas nama Saya pribadi sekali lagi meminta mari kita saling menjaga keamanan ketertiban dan jangan sampai ada bentrokan, kalau ada masalah mari kita selesaikan dengan musyawarah mufakat,” paparnya.
Sementara itu, di tempat yang sama perwakilan KLHK Apriyan Sucipto, S.H., M.H., mengatakan, dari berkas KTH Bantaran Sungai Liku yang saya lihat lembaganya sudah bagus dan lembaganya sudah ada.
Hari ini kita melakukan observasi ke lapangan dan pesan dari pimpinan, cari jalan tengahnya, jangan sampai ada konflik di lapangan, sebab pimpinan tidak senang apabila ada konflik.
“Saya meminta kepada masyarakat yang sudah mengajukan permohonan perhutanan sosial selalu siap membantu, setelah observasi ini akan adalagi verifikasi, untuk mempersingkat waktu, kemungkinan besar masyarakat sudah tau tentang perhutanan sosial dan skema nya seperti apa,” pungkasnya. (M. Andreyanto).
