Mamuju, Sulbar – Sadiman Pakayu selaku Satgas anti mafia tanah Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Sulawesi Barat (Sulbar) menyampaikan kepada awak Media di Maleo Hotel, Kota Mamuju bahwa mafia tanah di Sulbar semangkin mencengkeram dan benar-benar bernyali serta diduga terorganisir.
Padahal, kata Sadiman Pakayu sudah cukup jelas program Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam setiap menyampaikan sambutan di Istana Negara selalu me-warning penegak hukum untuk menggebuk mafia tanah.
Namun tetap saja mafia tanah masih melakukan aksinya dengan mengambil dan menguasai tanah milik warga masyarakat yang disinyalir tanpa adanya reaksi dari aparat penegak hukum.
“Sudah banyak warga yang menyampaikan kepada Satgas anti mafia tanah BPI KPNPA RI untuk bisa membantu dalam menyelesaikan permasalahan tanah warga yang diaku dan dikuasai kelompok mafia tanah,” kata Sadiman Pakayu. Senin (13/2/2023).
Sadiman Pakayu menuturkan, tanah tanah mereka di wilayah Sulawesi Barat dikuasai para mafia tanah berkolaborasi dengan oknum aparat dan patut diduga telah menjadi ladang pencarian ‘cuan’ atau keuntungan bagi para mafia tanah sejak lama.
“Ada beberapa warga di daerah Polman dan Pasangkayu sudah bolak-balik melapor kepada pihak kepolisian, dan juga sudah bertahun-tahun, ada warga yang berjuang dalam mengurus tanah miliknya namun tetap tidak mendapatkan kepastian hukum tetap. Yang lebih miris kebalikan nya ada warga masyarakat yang malah ditetapkan sebagai tersangka, padahal mereka itu adalah yang punya tanah dan ada surat nya,” tuturnya.
Dijelaskan Sadiman Pakayu, dalam mengurus masalah tanah sangat sulit, ada dijumpai warga dan pengacaranya sudah bolak-balik kantor polisi, tapi sampai sekarang Laporan yang disampaikan warga tersebut masih nihil. Sudah bertahun-tahun.
“Ada lahan warga masyarakat yang luas nya puluhan hektare, bahkan saat ini sudah ada berdiri salah satu bangunan besar. Tetapi warga masyarakat yang memiliki hak atas tanah nya tersebut tidak menikmati uang penjualan. Karena tanah miliknya sudah dijual orang lain,” jelasnya.
Lanjut Sadiman Pakayu, ada lagi tanah milik warga belum pernah dijual ternyata sudah beralih kepemilikan kepada investor luar negeri, sama sekali tidak diketahui darimana mereka membeli. ,”Surat apa yang dijadikan alas hak jual belinya,” ujar Sadiman Pakayu.
Sadiman Pakayu berharap, Satgas mafia tanah kepolisian maupun dari Kementrian ATR / BPN harus bergerak profesional agar kepercayaan publik terus terjaga. Jangan sampai banyak laporan mandek di Satgas mafia tanah .
“Mafia tanah dan jejaringnya harus ditangkap dan dipajang di hadapan publik. Jangan hanya pelaku kriminal jalanan yang dipajang. Sudah banyak warga menjadi korban mafia tanah di Sulawesi dan merugi,” harapnya.
Masih kata Sadiman Pakayu, temuan dari Satgas anti mafia tanah BPI KPNPA RI, sendiri ada sertifikat tanah double karena adanya penyerobotan.
“Kasihan, korbannya ada oma-oma dan opa-opa (kakek-nenek, red) dan masyarakat kecil. Jadi keberadaan mafia tanah bukan hanya isu belaka. Masih ada oknum yang berkeliaran menipu masyarakat hingga saat ini,” paparnya.
Ia juga meminta terkait dugaan keterlibatan mafia tanah di wilayah Sulawesi Barat, sudah waktu nya Kapolda Sulbar dan Jajaran nya melakukan penelusuran ke lapangan.
“Kapolda Sulbar harus segera tugaskan jajarannya untuk koordinasi di Polres Polres terkait adanya aduan masyarakat tersebut,” pintanya.
Besar harapan, tutur Sadiman Pakayu agar Satgas Mafia Tanah Bareskrim bisa menyapu bersih oknum-oknum mafia tanah yang bermain dalam program Presiden Jokowi tersebut.
“Bukan tanpa alasan, sekelas Presiden Jokowi yang memberi instruksi kepada Jajaran Penegak Hukum saja masih terkendala dan masih saja ada masalah tanah yang diserobot maupun dikuasai akibat perbuatan para mafia tanah,” tuturnya.
Diakhir Ia berharap, Satgas mafia tanah dapat segera menyelesaikan masalah tanah yang cukup pelik. Dan belum berjalan sesuai dengan trek yang benar.
“Ya itu yang harus dioptimalkan Satuan Tugas sikat mafia tanah untuk kejar para mafia tanah dan kroninya karena masalah tanah segala macam sudah presiden Jokowi mengingatkan kepada Polri dan BPN untuk diselesaikan,” harapnya.
Dalam waktu dekat Sadiman Pakayu akan ke Jakarta bertemu dengan Kabareskrim Polri dan Kementrian ATR/ BPN maupun Menkopolhukam dalam rangka menindaklanjuti adanya aduan masyarakat yang disampaikan kepada Satgas Anti Mafia Tanah BPI KPNPA RI Propinsi Sulawesi Barat. (Putra).
