KOTA BEKASI – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya, Ade Muksin, SH, menyatakan menolak hadir dalam acara Konsultasi Publik Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Kota Bekasi, Selasa (26/8/2025).
Penolakan ini disampaikan setelah undangan resmi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi tidak pernah diterima secara fisik oleh PWI Bekasi, melainkan baru dikirim melalui aplikasi WhatsApp kepada sekretaris PWI Bekasi Raya, Michael LL Lengkong, hanya sekitar tiga jam sebelum acara dimulai.
“PWI Bekasi memang tercantum di undangan resmi Pemkot pada urutan ke-89. Tapi undangan fisiknya tidak sampai ke PWI maupun ke saya. Baru pagi hari tadi dikirim lewat WhatsApp ke sekretaris saya, itu pun hanya tiga jam sebelum acara. Saya menolak hadir karena cara seperti ini tidak menghargai organisasi pers,” tegas Ketua PWI Bekasi Raya.
Menurutnya, tata cara penyampaian undangan oleh Pemkot Bekasi mencerminkan lemahnya koordinasi dan kurangnya penghormatan terhadap pers sebagai mitra strategis pemerintah.
Wartawan, kata dia, bukan hanya pelengkap acara seremonial, tetapi memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi publik kepada masyarakat secara akurat dan berimbang.
“Kalau undangan dilakukan sekadar formalitas tanpa memperhatikan etika komunikasi kelembagaan, itu artinya pemerintah tidak serius menjalin kemitraan dengan pers. Kami berharap ke depan Pemkot lebih profesional, agar pers benar-benar diperlakukan sebagai mitra, bukan hanya tamu pelengkap,” tambahnya.
Belakangan terungkap, bahwa distribusi surat merupakan kewenangan dari Bappelitbangda Kota Bekasi. PWI Bekasi Raya menegaskan, kritik ini bukan semata soal teknis penyampaian undangan, tetapi sebagai bentuk pengingat bahwa komunikasi antara pemerintah dan pers harus dijaga dengan baik.
Hubungan yang sehat akan berdampak pada keterbukaan informasi dan pelayanan publik yang lebih transparan.
Acara konsultasi publik yang digelar Pemkot Bekasi bekerja sama dengan berbagai pihak ini dihadiri oleh sejumlah pejabat, lembaga, organisasi masyarakat, serta tokoh masyarakat. Namun, absennya Ketua PWI Bekasi Raya menjadi catatan kritis tersendiri bagi penyelenggara. (Red)
