REMBANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang bersama Bupati dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menerima audiensi Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rembang di Ruang Sidang Paripurna, Senin (1/9/2025).
Pertemuan tersebut menjadi wadah terbuka bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi, sekaligus meminta klarifikasi atas sejumlah isu yang berkembang di masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu tuntutan PMII adalah transparansi terkait gaji dan tunjangan anggota DPRD Rembang.
Wakil Ketua DPRD Rembang, Gunasih, menegaskan bahwa isu kenaikan gaji anggota dewan yang beredar tidak benar. Ia memastikan tidak ada penambahan pada gaji maupun tunjangan.
“Rincian gaji dan tunjangan DPRD sangat transparan dan dapat diakses publik. Masyarakat cukup membuka website JDIH Kabupaten Rembang, di sana sudah tersedia peraturan bupati terkait gaji dan tunjangan, beserta aturan yang mengaturnya,” jelas Gunasih.
Sementara itu, Bupati Rembang, Harno, juga memberikan penjelasan mengenai sejumlah isu lain, termasuk wacana kenaikan pajak serta capaian program kerja dalam 150 hari pertama pemerintahannya. Ia menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen mengedepankan transparansi dan keterbukaan informasi publik.
“Kami akan terus menjaga akuntabilitas dalam setiap kebijakan, agar masyarakat mengetahui secara jelas apa yang sudah dan akan kami kerjakan,” tegas Bupati Harno.
Audiensi ditutup dengan pembacaan Pernyataan Sikap PC PMII Rembang yang turut ditandatangani Bupati dan Ketua DPRD. Penandatanganan tersebut menjadi simbol komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal aspirasi rakyat, sekaligus membuka ruang kritik dan masukan dari masyarakat.
“Semua kritik akan kami terima dengan lapang dada demi kemajuan Kabupaten Rembang tercinta,” pungkas Bupati Harno.
Reporter: Mu’ti Hartono | Editor: B. Melta
