BANDUNG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat menahan B.K., Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Civil Work for Convention and Exhibition Center (CWP-03) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, terkait dugaan korupsi proyek pembangunan gedung konvensi tahun anggaran 2024.
Penahanan dilakukan pada Jumat (13/11/2026), setelah B.K. menjalani pemeriksaan sekitar enam jam. Tersangka ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara Kelas I A Bandung hingga 2 Desember 2026 untuk kepentingan penyidikan.
Kasus ini menjadi sorotan lantaran proyek yang dibiayai melalui pinjaman Asian Development Bank (ADB) dan APBN tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara mencapai Rp25,98 miliar.
Nilai Kontrak Membengkak Lebih dari Rp52 Miliar
Berdasarkan keterangan Kejati Jabar, proyek CWP-03 memiliki nilai kontrak awal sebesar Rp47.165.742.000 dengan pelaksana pekerjaan PT Arkindo.
Kontrak ditandatangani pada 3 Juni 2024 oleh B.K. selaku PPK dan D.W.R. selaku Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta.
Dalam perjalanannya, nilai kontrak mengalami perubahan melalui addendum pekerjaan tambah kurang hingga menjadi Rp52.484.000.000, dengan batas waktu penyelesaian pekerjaan pada 20 Januari 2025.
Namun, persoalan muncul ketika penyidik menemukan dugaan penggunaan dokumen jaminan yang tidak sah atas nama Bank BRI dan Bank Mandiri.
Dokumen tersebut meliputi jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pembayaran 100 persen, hingga jaminan retensi.
D.W.R. diduga menggunakan dokumen jaminan tersebut, sementara B.K. diduga tidak melakukan verifikasi keabsahannya secara langsung kepada pihak bank sebelum kontrak ditandatangani.
Pekerjaan Baru 75,34 Persen, Pembayaran Diduga Sudah 100 Persen
Persoalan lain yang menjadi perhatian penyidik adalah realisasi pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan nilai pembayaran.
Berdasarkan hasil penyidikan, progres fisik pembangunan gedung konvensi tersebut baru mencapai 75,34 persen. Artinya, masih terdapat kekurangan pekerjaan sebesar 24,66 persen dari keseluruhan kontrak.
Meski pekerjaan belum rampung, B.K. diduga tetap melakukan pembayaran hingga 100 persen nilai kontrak.
Kondisi ini menjadi salah satu aspek penting dalam penyidikan, mengingat pembayaran penuh terhadap pekerjaan yang belum selesai berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
Audit Mengungkap Kerugian Negara Rp25,98 Miliar
Besaran kerugian negara dalam perkara ini didasarkan pada hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Melalui Laporan Hasil Audit Nomor 001/PKKN/Insp.Inves/V/2026 tertanggal 26 Mei 2026, ditemukan kerugian keuangan negara pada paket pekerjaan CWP-03 sebesar Rp25.982.542.357,20.
Dengan demikian, nilai kerugian yang dilaporkan mencapai hampir setengah dari nilai kontrak setelah addendum.
Dalam keterangan persnya, Kejati Jabar tidak menyebutkan adanya penghitungan kerugian negara dari BPK maupun BPKP. Oleh karena itu, dasar audit yang digunakan dalam perkara ini perlu dipahami sesuai dokumen pemeriksaan yang disampaikan penyidik.
Direktur Perusahaan Pelaksana Juga Jadi Tersangka
Selain B.K., penyidik juga menetapkan D.W.R. selaku Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta sebagai tersangka.
D.W.R. telah diperiksa pada 10–11 November 2026 di Kejaksaan Negeri Mimika, Papua Tengah. Pemeriksaan dilakukan di lokasi tersebut karena yang bersangkutan sedang menjalani pidana di Lapas Kelas IIB Timika dalam perkara lain.
Kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 sebagai dakwaan primair dan Pasal 604 sebagai dakwaan subsidair Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Informasi penahanan tersebut disampaikan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Barat, Nur Sricahyawijaya, S.H., M.H., melalui siaran pers.
Publik Menanti Pengusutan Menyeluruh
Perkara proyek gedung konvensi UPI ini tidak hanya menyangkut dugaan kelalaian dalam verifikasi dokumen jaminan maupun pembayaran pekerjaan yang belum selesai. Penyidikan juga penting untuk mengungkap bagaimana mekanisme pengawasan dan pengendalian proyek berjalan hingga dugaan penyimpangan tersebut terjadi.
Terlebih, proyek tersebut menggunakan pembiayaan pinjaman ADB melalui APBN. Karena itu, transparansi penggunaan anggaran dan pertanggungjawaban setiap pihak yang terlibat menjadi hal penting untuk diperhatikan.
Kejati Jabar diharapkan menelusuri seluruh rangkaian proses pengadaan, perubahan kontrak, pencairan pembayaran, hingga pihak-pihak yang diduga menikmati aliran dana.
Penegakan hukum juga harus memastikan bahwa setiap pihak yang terbukti terlibat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
Kendati demikian, status tersangka tidak serta-merta menjadikan seseorang bersalah. Kedua tersangka tetap memiliki hak atas asas praduga tidak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Reporter: Vanaya | Editor: Adunk
Fakta Hukum Indonesia – Berani dan Berimbang Demi Tegaknya Hukum.









