POLISI BUKAN DEWAN PERS! Enam Media Dicap Hoaks, PWI Desak Kapolda Bertindak

PWI Desak Kapolda Bertindak

JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat meminta Kapolda Kepulauan Bangka Belitung (Babel) turun tangan menyikapi polemik pelabelan “HOAKS” dan “INFORMASI TIDAK TERVERIFIKASI” terhadap pemberitaan enam media daring oleh Humas Polda Babel.

PWI menilai tindakan tersebut perlu dievaluasi karena berpotensi merugikan kredibilitas wartawan dan perusahaan pers, sekaligus menimbulkan persoalan terkait penghormatan terhadap kemerdekaan pers.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Anrico Pasaribu, setelah menerima pengaduan dan konsultasi hukum dari pengurus PWI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kantor PWI Pusat, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Polemik bermula dari unggahan akun Instagram resmi Humas Polda Babel yang berkolaborasi dengan Humas Polres Bangka pada 9 November 2026. Dalam unggahan tersebut, tangkapan layar pemberitaan enam media daring ditampilkan dengan label “HOAKS” dan “INFORMASI TIDAK TERVERIFIKASI”.

Enam media yang tercantum dalam surat keberatan PWI Babel tersebut adalah Bangka Independent, Sekilasindonews, Babelfaktual, Papinkapost, Bangkaekspres, dan Babelterkini.

Melalui Surat Keberatan Nomor 1269/PWI-BABEL/XI/2026 tertanggal 11 November 2026, PWI Babel mempersoalkan pelabelan tersebut. PWI Babel menyatakan bahwa pemberitaan yang dipermasalahkan merupakan karya jurnalistik yang telah melalui proses peliputan, menggunakan narasumber, serta diupayakan konfirmasi dan verifikasi.

PWI Babel juga meminta agar unggahan tersebut dihapus dan keberatan terhadap pemberitaan diselesaikan melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi.

Berawal dari Pemberitaan Dugaan Kekerasan di Polsek Sungailiat

Persoalan ini berawal dari pemberitaan sejumlah media daring pada 9 November 2026 mengenai dugaan tindak kekerasan terhadap seorang anggota TNI AD, Pratu Ilham, di Polsek Sungailiat, Kabupaten Bangka.

Berdasarkan kronologi yang disampaikan PWI Babel, pemberitaan tersebut berawal dari wawancara wartawan dengan Pratu Ilham yang mengaku mengalami kekerasan ketika mendatangi kantor kepolisian untuk membuat laporan kehilangan telepon genggam.

Wartawan yang melakukan peliputan disebut telah berupaya meminta konfirmasi kepada pihak kepolisian sebelum berita diterbitkan.

Namun, pihak kepolisian membantah dugaan pemukulan tersebut. Kapolres Bangka, AKBP Indra Feri Dalimunthe, memberikan klarifikasi yang kemudian dimuat sejumlah media dengan judul “Kapolres Indra Feri Dalimunthe: Tidak Benar Anggota TNI AD Korban Kekerasan di Polsek Sungailiat”.

Persoalan kemudian berkembang setelah Humas Polda Babel mengunggah tangkapan layar pemberitaan enam media dengan label “HOAKS” dan “INFORMASI TIDAK TERVERIFIKASI”.

Polda Babel Menyebut Pelabelan sebagai Bentuk Klarifikasi

Dalam jawaban tertulis atas keberatan PWI Babel, Humas Polda Babel menjelaskan bahwa pelabelan tersebut merupakan bentuk klarifikasi dan edukasi kepada masyarakat.

Polda Babel menyatakan bahwa berdasarkan hasil verifikasi internal, enam pemberitaan tersebut dinilai tidak sesuai dengan fakta dan berpotensi menimbulkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang tidak kondusif.

Kabid Humas Polda Babel, Kombes Pol Agus Suharyoso, juga menyampaikan bahwa tindakan tersebut tidak dimaksudkan untuk merendahkan wartawan, media, maupun organisasi profesi pers.

Pihak kepolisian turut menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari diskresi kepolisian dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penjelasan tersebut menjadi salah satu pokok persoalan yang dikonsultasikan PWI Babel kepada Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat.

PWI: Sengketa Pemberitaan Memiliki Mekanisme Penyelesaian

Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Anrico Pasaribu, menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan hak yang dijamin Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Menurutnya, setiap produk jurnalistik yang dihasilkan melalui proses profesional dan memenuhi kaidah jurnalistik harus mendapatkan perlindungan hukum.

“Produk jurnalistik yang dihasilkan wartawan sesuai dengan kaidah dan Kode Etik Jurnalistik, berdasarkan fakta yang akurat, terverifikasi, serta memenuhi prinsip keberimbangan, sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan kemerdekaan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” ujar Anrico.

Ia menjelaskan, kepolisian memiliki hak untuk memberikan klarifikasi atau membantah pemberitaan yang dinilai tidak sesuai fakta. Namun, keberatan terhadap produk jurnalistik juga perlu memperhatikan mekanisme penyelesaian sengketa pers.

Penilaian atas dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dan penyelesaian pengaduan pemberitaan merupakan bagian dari fungsi Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers.

Pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan dapat menggunakan hak jawab dan hak koreksi. Apabila masih terdapat perselisihan mengenai karya jurnalistik, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui mekanisme Dewan Pers sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, bantahan terhadap substansi pemberitaan perlu dibedakan dari penilaian mengenai kepatuhan proses jurnalistik terhadap kode etik.

Kapolda Babel Diminta Evaluasi dan Fasilitasi Dialog

PWI Pusat meminta Kapolda Babel memberikan perhatian langsung terhadap persoalan tersebut, termasuk mengevaluasi dasar dan penggunaan label hoaks oleh jajaran Humas Polda.

Anrico menilai penjelasan mengenai hasil verifikasi internal yang menjadi dasar pelabelan penting untuk memastikan tindakan tersebut dilakukan secara objektif, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Terlebih, berdasarkan dokumen yang disampaikan PWI Babel, sejumlah media yang sebelumnya memberitakan dugaan kekerasan tersebut juga telah memuat bantahan dan klarifikasi resmi dari Kapolres Bangka.

Pemuatan klarifikasi itu merupakan bagian dari proses pemberitaan yang perlu diperhatikan dalam menilai keseluruhan persoalan, meskipun tidak dengan sendirinya menentukan benar atau salahnya pemberitaan awal.

“Kami berharap Kapolda Babel dapat memfasilitasi dialog dan mencari penyelesaian yang baik, termasuk mengevaluasi dasar serta penggunaan label hoaks terhadap pemberitaan tersebut. Apabila terdapat perbedaan penilaian terhadap produk jurnalistik, mekanisme Dewan Pers harus tetap dihormati,” tegas Anrico.

Ia juga mengingatkan bahwa kewenangan diskresi kepolisian harus dijalankan sesuai ketentuan hukum, secara proporsional dan akuntabel, serta tetap memperhatikan jaminan kemerdekaan pers.

PWI Pusat Dalami Dokumen Pengaduan

Dalam pertemuan tersebut, pengurus PWI Babel menyerahkan sejumlah dokumen pendukung, meliputi kronologi pemberitaan, surat keberatan kepada Kapolda, jawaban Humas Polda, serta tautan pemberitaan yang memuat klarifikasi kepolisian.

Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat akan menelaah dokumen dan bukti tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah kelembagaan selanjutnya.

PWI Pusat juga menekankan bahwa wartawan tetap berkewajiban bekerja secara profesional, melakukan verifikasi, menjaga keberimbangan, serta mematuhi Kode Etik Jurnalistik.

Polemik ini menjadi pengingat bahwa kepolisian dan pers memiliki tugas serta kewenangan masing-masing dalam melayani kepentingan masyarakat.

Kepolisian memiliki ruang untuk memberikan bantahan dan klarifikasi terhadap informasi yang dianggap tidak benar. Di sisi lain, pers memiliki hak untuk menjalankan fungsi jurnalistik secara independen dan dilindungi undang-undang.

Perbedaan informasi seharusnya diselesaikan melalui komunikasi, klarifikasi, serta mekanisme hukum yang tersedia, bukan berkembang menjadi persoalan yang berpotensi mengganggu kemerdekaan pers.

FAKTA HUKUM INDONESIA Berani dan Berimbang Demi Tegaknya Hukum.

Komentar

Komentar

Mohon maaf, komentar belum tersedia

Komentar menjadi tanggung-jawab Anda sesuai UU ITE.

Berita Terkait

Search