Oleh Dr. Hsueh Jui-yuan*
Tiga tahun pandemi COVID-19 mengakibatkan banyak korban jiwa dan memperburuk kesenjangan kesehatan. Perekonomian global merosot dan kehidupan masyarakat di seluruh dunia terkena dampaknya.
Pengalaman ini menunjukkan bahwa kerangka penanganan kesehatan secara global saat ini belum efektif dalam merespons ancaman terhadap kesehatan global.
Meskipun COVID-19 tidak lagi dikategorikan sebagai perhatian internasional terhadap darurat kesehatan masyarakat (public health emergency of international concern/PHEIC) dan perdagangan serta aktivitas ekonomi secara global telah kembali normal, namun Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan adanya ancaman pandemi “Penyakit X”.
Oleh karena itu sangat penting bagi negara-negara di seluruh dunia untuk bersatu dalam upaya memperkuat penanganan kesehatan, sementara WHO dan banyak negara mulai meninjau strategi dalam merespons pandemi COVID-19 untuk pembelajaran.
Dalam Peraturan Kesehatan Internasional (2005) terungkap kekhawatiran dalam menangani krisis ini, sehingga diusulkan untuk dilakukan revisi, di antaranya mencakup peningkatan pengawasan, pelaporan, pembagian informasi, peningkatan kesiapan respons, dan kriteria yang direvisi untuk mendeklarasikan PHEIC.
Pada saat yang sama, terdapat perdebatan sengit seputar perjanjian pandemi baru yang bertujuan untuk menyusun kerangka penanganan pandemi global yang kuat berdasarkan akuntabilitas, transparansi, dan kesetaraan yang kemungkinan akan disetujui Majelis Kesehatan Dunia ke-77.
Karena Taiwan bukan negara anggota WHO, kami tidak dapat secara langsung ikut dalam kegiatan untuk merevisi Peraturan Kesehatan Internasional (2005) maupun dalam penyusunan perjanjian pandemi itu.
Meskipun demikian, kami tetap peduli pada isi dan perkembangan mengenai dua dokumen utama itu, dan kami sangat ingin menyumbangkan wawasan kami dalam pengelolaan pandemi dan belajar dari praktik terbaik internasional.
Taiwan adalah negara yang pertama kali mengidentifikasi risiko epidemi dan segera melakukan tindakan adaptif. Taiwan juga secara proaktif berbagi informasi penting dengan mitra global dan mengumpulkan kepercayaan publik melalui komitmen terhadap keterbukaan. Hal ini sangat penting untuk menerapkan kebijakan pandemi secara efektif.
Khusus untuk mengatasi pandemi di masa depan, kami akan berupaya menyempurnakan pendekatan dalam memperoleh vaksin, mengelola sumber daya medis, memanfaatkan teknologi, menjaga hak asasi manusia serta mengatasi disinformasi dan misinformasi.
Kami sangat mendukung pengesahan dan penerapan amandemen Peraturan Kesehatan Internasional (2005) dan perjanjian pandemi. Kami menyerukan WHO untuk memasukkan Taiwan sebagai salah satu penandatangan kedua dokumen tersebut.
Ini akan memungkinkan kita berkolaborasi dalam memantau jenis virus baru, melaporkan dan bertukar data diagnosis patogen, serta berbagi hasil penelitian vaksin dan antivirus baru atau hasil uji klinis.
Keikutsertaan Taiwan dalam WHO juga akan mendorong tindakan kolektif global melawan pandemi di masa depan dan upaya antipandemi yang lebih tangguh dari komunitas internasional.
Kami menyerukan WHO untuk mendukung keterlibatan Taiwan dalam mengawasi kesehatan global. Taiwan tetap berkomitmen untuk berpartisipasi berdasarkan prinsip profesionalisme, pragmatisme, dan memberikan kontribusi yang signifikan.
Taiwan berupaya bekerja sama dengan WHO untuk mengatasi kesenjangan geografis dalam keamanan kesehatan global dan membangun kerangka kerja kesehatan global yang komprehensif.
Dalam kaitan ini Dewan Ekonomi Kesehatan untuk Semua dari WHO menemukan bahwa setidaknya 140 negara mengakui kesehatan sebagai hak asasi manusia yang mendasar dalam konstitusi mereka.
