CILEGON – Sekjen Pengurus Besar (PB) Al-Khairiyah, Ahmad Munji akan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan kuat terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di PT Krakatau Posco, perusahaan patungan antara PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan Posco Korea yang berlokasi di Cilegon Banten.
“Kami akan melaporkan Direksi PT Krakatau Posco ke KPK terkait dugaan kuat adanya KKN serta banyaknya kerugian dan kejanggalan dalam pengelolaan perusahaan tersebut, selain ketidakpedulian perusahaan terhadap masyarakat setempat,” katanya dalam perbincangan dengan wartawan di Cilegon, Banten, Minggu (19/5/2024).
PT Krakatau Posco itu sendiri adalah perusahan baja patungan antara perusahaan BUMN PT Krakatau Steel dengan Posco Korea dengan saham masing-masing 50 persen, sementara lahan milik PT Krakatau Steel dan pangsa pasar terbesar produknya ada di dalam negeri (di Indonesia).
Konstruksi pembangunan perusahaan itu dimulai pada 2011 dan selesai dalam waktu 36 bulan, menjadikan Krakatau Posco sebagai Pabrik Baja Terpadu yang memiliki Teknologi Blast Furnace (tungku sembur) pertama di Indonesia.
Adapun kepedulian Al-Khairiyah, terutama adalah karena minimnya kontribusi keuntungan PT Krakatau Posco sehingga deviden terhadap negara melalui BUMN PT Krakatau Steel nol besar, kemudian banyaknya dugaan KKN dan ketidakpedulian perusahaan kepada masyarakat setempat.
Lembaga Pendidikan (Pondok Pesantren) Al-Khairiyah itu sendiri pada 1977, demi kepentingan negara dan kemajuan masyarakat setempat merelakan pindah tempat (masih di sekitar Kota Cilegon) terkait adanya perluasan area PT Krakatau Steel di Kota Cilegon.
Sekjen PB Al-Khairiyah lebih lanjut mengemukakan, kerugian besar yang dialami PT Krakatau Posco terjadi karena adanya praktek mafia proyek oleh beberapa oknum pengusaha asal Korea yang selama ini menjadi vendor dan mendominasi proyek-proyek di Krakatau Posco.
