DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Transparansi dan Pengawasan Jadi Sorotan

Foto - Istimewa

JAKARTA – Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya oleh DPR RI membuka babak baru dalam upaya negara menelusuri, merampas, dan mengelola aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Namun, di balik pengesahan regulasi tersebut, terdapat pekerjaan besar yang harus menjadi perhatian pemerintah dan aparat penegak hukum. Kewenangan negara dalam merampas aset harus disertai mekanisme pengawasan yang kuat, transparan, dan akuntabel agar tidak membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan.

Salah satu agenda lanjutan yang menjadi perhatian adalah pembentukan dua badan baru, yakni Badan Pengelola Perampasan Aset dan Badan Pengawas Perampasan Aset.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan bahwa pembentukan kedua badan tersebut dimaksudkan untuk membangun pemisahan fungsi sekaligus memperkuat mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan undang-undang.

Menurutnya, Badan Pengelola Perampasan Aset dirancang sebagai lembaga tersendiri yang terpisah dari institusi penegak hukum. Pemisahan ini diperlukan untuk menghindari potensi konflik kepentingan, terutama apabila aparat penegak hukum yang menangani perkara juga memiliki kewenangan mengelola aset hasil perampasan.

Habiburokhman menyebut model pemisahan fungsi tersebut telah diterapkan di sejumlah negara, antara lain Amerika Serikat, Inggris, dan Australia.

Selain badan pengelola, DPR juga mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset. Lembaga ini diproyeksikan mengawal implementasi undang-undang agar kewenangan perampasan tetap berjalan sesuai koridor hukum.

Habiburokhman menekankan pentingnya keberadaan lembaga pengawas yang berdiri sendiri untuk mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

“Jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri,” tegas Habiburokhman usai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan badan pengawas bukan sekadar pelengkap kelembagaan. Keberadaannya menjadi bagian penting untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa pelaksanaan UU Perampasan Aset tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Ujian Sesungguhnya Ada pada Pelaksanaan

Pembentukan dua badan baru tersebut menjadi aspek penting untuk memastikan pelaksanaan UU Perampasan Aset tidak hanya berorientasi pada tindakan penyitaan dan perampasan, tetapi juga menjamin pertanggungjawaban atas setiap aset yang dikelola negara.

Publik berkepentingan mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan dijalankan, sejauh mana independensi lembaga tersebut dijamin, serta bagaimana transparansi pengelolaan aset hasil tindak pidana diterapkan.

Di sisi lain, kewenangan negara dalam merampas aset harus tetap dilaksanakan berdasarkan prosedur hukum yang jelas. Kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak pihak ketiga yang memiliki kepentingan sah atas suatu aset tidak boleh diabaikan.

Keberhasilan UU Perampasan Aset karena itu tidak cukup diukur dari banyaknya aset yang berhasil dirampas. Lebih jauh, harus ada jaminan bahwa seluruh proses berlangsung secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengesahan undang-undang ini menjadi langkah awal. Tantangan berikutnya adalah memastikan aturan pelaksana, pembentukan kelembagaan, serta sistem pengawasan benar-benar mampu menjawab kekhawatiran masyarakat.

Sebab, dalam upaya negara memberantas tindak pidana dan memulihkan aset, kewenangan yang besar harus selalu berjalan beriringan dengan pengawasan yang kuat.

Reporter: Denor | Editor: Adunk

Komentar

Komentar

Mohon maaf, komentar belum tersedia

Komentar menjadi tanggung-jawab Anda sesuai UU ITE.

Berita Terkait

Search