BEKASI– Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) di Kota Bekasi menyampaikan keprihatinannya atas penertiban lapak yang dilakukan oleh aparat penegak Perda dalam beberapa hari terakhir. Penertiban tersebut merupakan bagian dari program penataan ruang publik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemkot Bekasi.
Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat, khususnya pedagang kecil, penertiban yang tidak disertai solusi justru menimbulkan keresahan. Para PKL berharap pemerintah tidak hanya melakukan penindakan, tetapi juga memberikan alternatif tempat berjualan.
“Kami tidak menolak aturan, tapi tolong pikirkan kami yang sehari-hari hidup dari berjualan. Kami tidak berdagang untuk jadi kaya, tapi untuk makan dan menyekolahkan anak,” kata Azmi, salah satu pedagang yang lapaknya dibongkar.
Kondisi ini diperparah dengan datangnya tahun ajaran baru, di mana kebutuhan ekonomi keluarga justru meningkat. Banyak pedagang kini kehilangan mata pencaharian karena belum adanya tempat relokasi atau skema dukungan pasca-penertiban.
Mereka berharap program penertiban diiringi dengan kebijakan pro-rakyat kecil. Hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden RI yang menekankan pentingnya memperhatikan sektor informal seperti pedagang kaki lima, petani, dan nelayan.
Para PKL meminta Pemkot Bekasi segera menyediakan lokasi baru yang layak dan legal untuk mereka melanjutkan usaha, agar tidak semakin terpuruk secara ekonomi. (Roni)
