KABUPATEN BEKASI – Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, S.H., angkat suara terkait ricuhnya pelaksanaan Job Fair 2025 yang digelar Pemerintah Kabupaten Bekasi. Ia menilai bahwa kegiatan tersebut mencerminkan kegagalan tata kelola program strategis yang seharusnya berpihak pada masyarakat, bukan pada pencitraan atau kepentingan bisnis sesaat.
“Kalau hanya untuk menggugurkan program kerja dengan kemasan job fair, tapi pelaksanaannya amburadul dan mengorbankan pencari kerja, itu artinya Pemkab Bekasi dan Disnaker tidak serius melayani rakyat. Ini tamparan keras bagi wajah pelayanan publik,” tegas Ade Muksin, Selasa (27/5/2025).
Ade menyebut bahwa kegiatan yang mengandalkan anggaran publik, namun tidak disiapkan secara matang dan profesional, justru berpotensi menjadi bencana sosial. Ia menyayangkan minimnya antisipasi, lemahnya koordinasi dengan pihak keamanan, dan penggunaan materi promosi yang cenderung menyesatkan masyarakat.
“Slogan ‘datang langsung pasti kerja’ itu bentuk penyesatan publik. Ribuan pencari kerja datang dengan ekspektasi tinggi, tapi pulang dengan kekecewaan dan bahkan ada yang jatuh pingsan. Ini bukan hanya cacat teknis, tapi cacat moral birokrasi,” kritiknya.
Ketua PWI Bekasi Raya juga menyoroti ketidakhadiran tanggung jawab dari pihak vendor dan lemahnya pengawasan dari Disnaker. Ia mendesak agar penggunaan dana APBD untuk kegiatan seperti ini diaudit secara terbuka.
“Kami minta kegiatan ini dievaluasi total. Audit anggaran harus dibuka ke publik, jangan sampai program yang diklaim strategis justru jadi ladang bancakan. Ini pelanggaran akuntabilitas publik,” tegas Ade.
Lebih jauh, PWI Bekasi Raya juga mengingatkan Bupati Bekasi agar tidak terjebak dalam politik pencitraan. Menurut Ade, rakyat butuh solusi konkret dan sistem yang tertata, bukan sekadar agenda seremonial dengan narasi bombastis.
“Kalau ini disebut bagian dari program 100 hari kerja, maka kami harus katakan: ini catatan merah. Jangan jadikan rakyat sebagai objek eksperimen politik anggaran,” pungkasnya.
PWI Bekasi Raya menegaskan akan terus mengawal isu-isu pelayanan publik dan meminta setiap kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk benar-benar disusun berbasis kebutuhan dan kejujuran tata kelola. (RED/FHI)
