KABUPATEN BEKASI – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya turut menyoroti kasus pagar laut yang ditemukan di Kabupaten Bekasi. Dimana pagar laut itu muncul setelah terjalinnya kerja sama antara Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Propinsi Jawa Barat dengan pihak swasta yaitu PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara atau (TRPN).
Dalam audiensinya, bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Propinsi Jawa Barat, Hermansyah yang bertempat di Kantor Sekretariat bersama PPI Paljaya Desa Segarajaya Kecamatan Tarumajaya, Kamis (30/1/2025).
Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Mukhsin yang didampingi Sekretaris Michael Lengkong dan sejumlah pengurus meminta penjelasan langsung terkait pagar laut yang terbuat dari bambu sepanjang 2 kilometer dengan lebar area 70 meter itu. Serta kemanfaatannya untuk masyarakat nelayan pada khususnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hermansyah menjelaskan, bahwa pembangunan pagar bambu yang terletak persis di perairan Pal Jaya itu dilakukan untuk membatasi area antara area pembangunan alur pelabuhan perikanan dengan proyek reklamasi milik PT. TRPN.
“Kerja sama proyek ini sendiri direncanakan berlangsung hingga 2028 atau selama lima tahun terhitung sejak penandatanganan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perikanan dan Kelautan dengan PT. TRPN pada bulan Juni 2023 lalu, dimana TRPN menyewa lahan yang ada dikawasan pelabuhan seluas 5.700 m² selama 5 tahun dengan biaya sewa sebesar Rp. 2,6 Miliar,” jelas Hermansyah didampingi Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem pada DKP Propinsi Jawa Barat Ahman Kurniawan.
“Dalam perjanjian kerja sama itu, TRPN menyanggupi penataan kawasan pelabuhan perikanan yaitu Satuan Pelayanan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pal Jaya, termasuk membangun alur pelabuhan,” terangnya lagi.
Menurut Hermansyah, alur tersebut penting untuk memudahkan akses keluar masuk nelayan dari laut lepas menuju pangkalan pendaratan guna melakukan aktivitas bongkar muat hasil tangkapan ikan. Kemudian pada bagian darat akan dibangun tempat pelelangan ikan (TPI) bagi nelayan secara terpusat. Pasar ikan, pengolahan ikan, dan bongkar docking kapal ketika ada perbaikan.
“Selain itu nanti dilengkapi juga dermaga, kolam labuh hingga mercusuar. Kemudian fasilitas penunjang seperti perkantoran, fasilitas umum, kamar mandi, toilet dan masjid,” pungkasnya.
Ditempat yang sama, Kuasa Hukum PT TRPN Deolipa Yumara mengatakan, investasi yang dibutuhkan untuk membangun kawasan pelabuhan perikanan itu sebesar Rp 1 triliun. Dan saat ini, pihaknya sudah mengeluarkan investasi di atas Rp. 200 miliar.
Dikatakannya, pembangunan alur atau akses kapal itu, agar kapal-kapal besar dari segala penjuru bisa mengakses lokasi ini sehingga sektor perekonomian dapat tumbuh dengan pesat.
“‘kami berniat bangun alur pelabuhan ini, bukan mau menutup, melainkan membuka akses seluas mungkin, agar kapal-kapal besar bisa bersandar,” ujar Deolipa.
“Dengan kedatangan PWI Bekasi Raya, saya memohon doanya agar pembangunan PPI Paljaya berjalan dengan kondusif sambil berproses dan menunggu perizinan yang dikeluarkan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” ucapnya lagi.
Terpantau dilokasi, usai beraudiensi, Ketua PWI Bekasi Raya beserta sejumlah pengurus, bersama Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem dan jajaran langsung meninjau lokasi pembangunan alur laut dan lokasi pembangunan kawasan pelabuhan perikanan PPI Paljaya.
(Red/*)
