REMBANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang menegaskan komitmennya dalam mengawal arah pembangunan daerah melalui penyampaian 661 usulan pokok pikiran dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027, Jumat (27/3/2026). Ketua DPRD Rembang, H. Abdur Rouf, menyatakan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda formal, melainkan forum strategis untuk memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi dalam perencanaan pembangunan.
“Musrenbang bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi forum penting untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran DPRD merupakan hasil nyata dari penyerapan aspirasi masyarakat melalui berbagai mekanisme, seperti reses, rapat dengar pendapat, hingga kunjungan kerja dewan.
“Pokok-pokok pikiran DPRD ini merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat secara langsung di lapangan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa ratusan usulan tersebut telah dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan daerah, meliputi 31 usulan bidang pemerintahan, 392 usulan bidang keuangan dan perekonomian, 48 usulan bidang pembangunan dan infrastruktur, serta 190 usulan bidang kesejahteraan masyarakat.
“Seluruh usulan ini harus menjadi pijakan penting dalam penyusunan RKPD 2027 dan tetap selaras dengan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029,” jelasnya.
DPRD, lanjutnya, juga memberikan perhatian khusus pada penguatan ekonomi daerah, termasuk pengembangan ekonomi syariah dan sektor pariwisata yang didukung oleh sumber daya manusia produktif, tata kelola pemerintahan yang responsif, serta infrastruktur yang memadai.
“Kami mendorong penguatan ekonomi daerah melalui sektor unggulan yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal,” terangnya.
Sementara itu, Bupati Rembang, Harno, mengingatkan bahwa tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, terutama akibat ketidakpastian ekonomi global yang berdampak langsung pada kondisi daerah. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat agar pembangunan berjalan optimal.
“Perlu sinergi kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat agar pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran,” ucapnya.
“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memastikan pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.
Reporter: Mu’ti Hartono I Editor: Adunk
