Sukabumi – Ujang Fahpulwaton Direktur Executif UF Center yang juga merupakan salah seorang Politisi dari Partai Hanura turut menyampaikan pendapatnya perihal Video viral Wakil Bupati Sukabumi H.Andreas,SE yang menanggapi aksi pendemo jalan rusak Cidahu beberapa hari yang lalu. Rabu,(11/6/25)
Saat dihubungi faktahukum.co.id via App WhatsApp Ujang Fahpulwaton menyampaikan, bahwasanya demo merupakan hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, namun dalam menanggapinya seorang pemimpin jangan terkesan alergi kritik, itu merupakan resiko dari seorang pemimpin bagus dan tidaknya akan menjadi perhatian.
“Pemerintah tidak perlu alergi kritik, karena kritik merupakan bagian dari pada mengingatkan agar pemerintah lebih semangat, lebih memperhatikan dan lebih tergerak untuk mencari solusi – solusi yang diinginkan masyarakat, salah satunya seperti jalan – jalan butut”.
Menurutnya, Betul apa yang disampaikan Wabup, jalan itu tidak serta merta hasil dari demo tapi dengan perencanaan, memang pada dasarnya seperti itu, mungkin saja Cidahu sudah masuk dalam perencanaan pembangunan tahun 2025, seharusnya Wabup tinggal menyampaikan saja bahwa Cidahu ini akan dibangun.
“Sebenarnya kalau saya melihat dari video tersebut Wabup agak terlihat emosi dalam menyikapinya, dan tidak perlu berlebihan menanggapi kritik masyarakat khususnya pendemo, sebetulnya anggap saja itu sebagai kontrol sosial yang ingin wilayahnya maju”, ujarnya.
Mengenai 5 tahun kedepan jalan Cidahu Clear mulus leucir, saya tidak menjamin karena Sukabumi bukan hanya cidahu, tapi ada Cicurug, Parungkuda , Cidahu dan daerah lainnya, yang semuanya mempunyai hak yang sama menginginkan infrastruktur jalan yang bagus atau tidak rusak.
Tapi, sebatas harapan dan keinginan sih syah-syah saja tidak ada yang melarang, tapi keinginan itu akan dicatat oleh masyarakat sebagai janji, artinya keinginan pemimpin dimata masyarakat akan menjadi janji bagi masyarakat apalagi di sampaikan dalam forum resmi.
“Pertanyaan nya untuk membangun infrastruktur jalan di Kabupaten Sukabumi dari Utara ke selatan bukan duit kecil, kecuali wakil Bupati pakai duit sendiri setiap tahun gak masalah, kalau mengandalkan APBD saya tidak menjamin bahwa itu bisa terbukti”, pungkasnya.
Selain itu Ujang Fahpulwaton menambahkan, agar berimbang masyarakat juga perlu memahami sebenarnya tanggung jawab pembangunan itu tidak sepenuhnya manjadi tanggung jawab Bupati dan Wakil Bupati, karena selain memilih Bupati dan Wakil Bupati Masyarakat juga memilih wakil Rakyat DPRD, baik Dewan Kabupaten maupun Propinsi ataupun Pusat yang mempunyai kewenangannya masing – masing.
Penulis: Ichsan Pribadi S.
