SEMARANG — Wakil Bupati Rembang, H. Mochamad Hanies Cholil Barro’, menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tingkat Provinsi Jawa Tengah, yang digelar oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (31/7/2025).
Forum strategis ini bertujuan menyatukan langkah antar-daerah dalam mempercepat pelaksanaan program nasional pemenuhan gizi, khususnya bagi anak-anak usia sekolah. Rapat dihadiri perwakilan dari seluruh kabupaten/kota se-Jawa Tengah dan dibuka secara resmi oleh Gubernur Jawa Tengah.
Dalam arahannya, Deputi BGN menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menyukseskan program MBG, yang merupakan salah satu prioritas nasional untuk mewujudkan generasi yang sehat, kuat, dan cerdas. Salah satu isu krusial yang dibahas adalah pembentukan Satuan Petugas Pemenuhan Gizi (SPPG), yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program di lapangan.
Dari target 2.753 satuan SPPG yang harus dibentuk di Jawa Tengah, hingga kini baru terealisasi sebanyak 335 satuan atau sekitar 12,16 persen. Di Kabupaten Rembang sendiri, telah terbentuk lima satuan SPPG yang aktif. Namun, Wakil Bupati Rembang mengakui jumlah tersebut masih belum mencukupi.
“Kami menyadari jumlah SPPG di Rembang masih terbatas. Pembentukan dan penguatan SPPG sangat penting agar layanan gizi dapat menjangkau lebih banyak masyarakat secara tepat sasaran,” ujar Hanies.
Deputi BGN juga menyoroti peran penting Forkopimda dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam membangun sistem terpadu, serta keterlibatan sektor swasta dalam mendukung logistik, edukasi, dan pelatihan program MBG. Ia menekankan bahwa keberhasilan program MBG sangat bergantung pada akurasi data, pelibatan lintas sektor, dan keberlanjutan intervensi.
“Pelibatan semua pihak mutlak diperlukan agar program ini tidak sekadar menjadi kebijakan di atas kertas, tetapi benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Hanies menyatakan kesiapan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mendukung penuh program MBG. Ia mengatakan pihaknya sedang menyusun strategi lokal untuk memperluas cakupan SPPG, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan mempercepat penurunan angka stunting di wilayahnya.
“Kami siap menyelaraskan kebijakan pusat dengan kondisi daerah. Pemenuhan gizi anak-anak sekolah adalah investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia yang tak bisa ditunda,” pungkasnya.
Reporter: Mu’ti Hartono
Editor: B. Melta
Sumber: faktahukum.co.id
