KOTA BEKASI — Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi menindaklanjuti aduan masyarakat terkait keberadaan gelandangan, pengemis, serta anak yang dilaporkan mengamen di sekitar Terminal Bekasi dan Stasiun Bekasi.
Atas arahan Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert TP Siagian, Tim Reaksi Cepat (TRC) melakukan patroli di kawasan Terminal Bekasi pada 4 September 2026 sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat.
Dalam patroli tersebut, petugas menemukan dua orang lanjut usia yang tengah beristirahat di kawasan terminal. Setelah dilakukan pengecekan, menurut keterangan Dinsos, keduanya diketahui tidak menetap di lokasi dan hanya beristirahat sementara sebelum melanjutkan perjalanan.
Sementara terkait laporan adanya anak yang mengamen di sekitar Stasiun Bekasi, petugas belum menemukan anak dimaksud saat patroli dilakukan. Berdasarkan informasi yang diperoleh petugas dari warga sekitar, aktivitas mengamen tersebut disebut lebih sering terlihat setelah waktu Magrib.
Robert mengatakan setiap laporan masyarakat terkait persoalan sosial menjadi perhatian Dinsos dan akan ditindaklanjuti sesuai kondisi yang ditemukan di lapangan.
“Setiap aduan masyarakat kami tindak lanjuti melalui petugas di lapangan. Kami tidak hanya melihat persoalan ini dari sisi ketertiban, tetapi juga dari aspek pelayanan sosial dan kemanusiaan. Khusus yang melibatkan anak, tentu pendekatannya harus mengedepankan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak,” ujar Robert, Sabtu (12/9/2026).
Menurutnya, penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tidak dapat dilakukan Dinsos sendiri. Koordinasi dengan Satpol PP, aparat wilayah, keluarga, pengelola fasilitas publik serta unsur terkait diperlukan agar penanganan dapat dilakukan sesuai kewenangan masing-masing.
“Penanganan PPKS tidak bisa dilakukan Dinas Sosial sendiri. Dibutuhkan sinergi dengan Satpol PP, aparat wilayah, keluarga, pengelola fasilitas publik dan masyarakat,” katanya.
Penanganan PPKS, lanjutnya, tidak semata-mata diarahkan pada aspek penertiban. Pendekatan pelayanan sosial juga diperlukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing individu.
Sejumlah layanan yang dapat diberikan antara lain permakanan bagi PPKS yang berada di rumah singgah, membantu proses reunifikasi apabila keluarga dapat ditemukan, serta rujukan bagi mereka yang membutuhkan rehabilitasi sosial ke lembaga atau panti yang bekerja sama dengan pemerintah.
“Jika membutuhkan rehabilitasi sosial, kami akan melakukan asesmen dan mengupayakan rujukan sesuai kebutuhan dan kewenangan yang ada,” jelas Robert.
Dinsos Kota Bekasi juga memiliki keterbatasan karena tidak mengelola panti rehabilitasi sosial secara langsung. Karena itu, koordinasi lintas sektor dinilai penting agar penanganan PPKS dapat dilakukan secara berkelanjutan.
Khusus laporan mengenai anak yang mengamen di sekitar Stasiun Bekasi, persoalan tersebut mendapat perhatian karena tidak hanya berkaitan dengan ketertiban ruang publik, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan perlindungan anak.
Namun, karena anak yang dilaporkan mengamen belum ditemukan saat patroli, identitas, kondisi maupun latar belakang aktivitasnya belum dapat dipastikan. Karena itu, Dinsos masih memerlukan pemantauan dan penelusuran lebih lanjut sebelum menentukan bentuk penanganan.
Robert turut mengapresiasi masyarakat yang aktif menyampaikan informasi mengenai persoalan sosial di lingkungan sekitar.
“Kami mengapresiasi masyarakat yang aktif memberikan informasi. Silakan sampaikan apabila menemukan persoalan sosial di lapangan. Laporan tersebut menjadi bahan bagi kami untuk melakukan pemantauan dan menentukan langkah penanganan yang tepat,” pungkasnya.
Melalui koordinasi antara pemerintah, aparat, pengelola fasilitas publik, keluarga dan masyarakat, penanganan persoalan sosial di sekitar Terminal dan Stasiun Bekasi diharapkan dapat berjalan secara tertib sekaligus tetap mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan perlindungan terhadap anak.
Reporter: ADM/Bambang
Editor: Adunk
