KOTA BEKASI – Panitia Khusus (Pansus) 14 DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke SMAN 1 Bekasi Kota pada Rabu (4/11/2026). Kunjungan ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan dan pembahasan draf Perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Jawa Barat.
Kedatangan rombongan wakil rakyat tersebut disambut hangat oleh Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah III Provinsi Jawa Barat, Dr. Hj. Rina Parlina, S.IP., M.M., beserta sejumlah Kepala Sekolah tingkat SMA/SMK, dengan pertunjukan bakat seni dan olahraga dari para siswa SMAN 1 Bekasi Kota.
Anggota Komisi V sekaligus Anggota Pansus 14 DPRD Jabar dari Fraksi PKB, Maulana Yusuf, menjelaskan bahwa SMAN 1 Bekasi Kota dipilih sebagai peninjauan karena menjadi salah satu contoh dari “Sekolah Maung” yang akan diatur secara mendetail dalam Perda tersebut.
”Kita mengunjungi SMAN 1 Bekasi ini dalam rangka penyusunan Perda Perubahan Penyelenggaraan Pendidikan. Di dalam Perda tersebut ada beberapa poin pasal yang menjelaskan terkait sekolah khusus, salah satunya adalah ‘Sekolah Maung’ yang telah diadakan pada tahun ini.” ujar Maulana Yusuf.
Ia menyebutkan, kunjungan ini dihadiri oleh 9 anggota DPRD Jabar yang dipimpin oleh Ketua Pansus 14, H. Aceng Malki.
Mayoritas rombongan berasal dari Komisi V yang membidangi pendidikan, serta turut dihadiri oleh perwakilan Komisi IV, yakni Bunia.
Maulana juga memberi catatan tajam dan evaluasi dari DPRD Jabar untuk Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jabar, khususnya terkait arah kebijakan anggaran.
Maulana mengungkapkan bahwa saat ini rapat pembahasan anggaran dengan Disdik Jabar masih ditangguhkan (di-hold) karena belum ada titik temu.
DPRD Jabar menilai arah kebijakan anggaran Disdik belum sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Di dalam RPJMD, dua tahun pertama (2025-2026) adalah pembangunan infrastruktur, dan tiga tahun terakhir (2027-2029) seharusnya fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan kualitas pendidikan. Namun setelah dilihat postur anggarannya, Disdik masih banyak ke arah pembangunan infrastruktur dan ruang kelas,” tegas Maulana.
Menanggapi kunjungan tersebut, Kepala KCD Wilayah III, Dr. Hj. Rina Parlina, menyambut positif langkah proaktif DPRD Jabar. Ia menegaskan bahwa program “Sekolah Maung” sebagai inovasi pendidikan sangat membutuhkan fondasi aturan yang kuat.
Rina juga berharap Sekolah Maung dapat mengadaptasi standar dan dapat menularkan tren pendidikan berkualitas ke sekolah-sekolah lainnya.
”Kita berharap ‘Sekolah Maung’ se-Jawa Barat bisa mendapatkan dukungan, baik itu dari peraturan perundangan, dari dewan legislatif, maupun dari masyarakat dalam pelaksanaannya.
Tujuannya supaya ini menjadi pencetak generasi muda bangsa, khususnya calon-calon pemimpin dari Jawa Barat yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik,” harap Rina dengan optimis.
Reporter: Vanaya Editor: Adunk
