KOTA BEKASI – Rencana Pemerintah Kota Bekasi mengubah status kelembagaan RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid menjadi Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) mendapat perhatian serius Panitia Khusus (Pansus) 13 DPRD Kota Bekasi.
Dalam rapat pembahasan penataan kelembagaan perangkat daerah bersama jajaran eksekutif, Selasa (10/11/2026), Pansus 13 meminta pemerintah daerah tidak sekadar mengajukan perubahan struktur organisasi, tetapi juga menjelaskan secara komprehensif dasar hukum, pertimbangan administratif, serta manfaat konkret dari kebijakan tersebut.
Pansus menilai, perubahan status rumah sakit daerah dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi UOBK harus memiliki landasan regulasi yang kuat dan memberikan penguatan nyata terhadap tata kelola rumah sakit serta kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
Usulan perubahan tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019.
Dalam materi yang disampaikan eksekutif, perubahan status kelembagaan RSUD diarahkan untuk memperkuat otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah, dan kepegawaian.
Selain itu, pemerintah juga mengusulkan penyesuaian struktur organisasi melalui pembentukan tiga posisi Wakil Direktur, yakni Wakil Direktur Pelayanan Medis, Wakil Direktur Umum dan Keuangan, serta Wakil Direktur Penunjang.
Namun, berbagai usulan tersebut belum sepenuhnya mendapat respons positif dari Pansus 13. Pimpinan Pansus 13, H. Bambang Purwanto, S.Pd.I., menegaskan bahwa pembahasan perubahan peraturan daerah tidak boleh hanya menjadi formalitas untuk menyetujui keinginan eksekutif.
Menurutnya, setiap perubahan harus disertai penjelasan substansi yang utuh agar DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan dan pembahasan secara objektif.
“Kami meminta agar seluruh materi disajikan dalam bentuk matriks perbandingan antara aturan lama dan baru, agar Pansus 13 bisa mengevaluasi perubahan tersebut secara komprehensif,” tegas Bambang.
Ia juga mempertanyakan dasar pertimbangan Wali Kota dalam mengusulkan perubahan tipe maupun struktur kelembagaan perangkat daerah.
“Kita tanya, mengapa Wali Kota menetapkan demikian, apakah ada penjelasan hukum dan administrasi untuk mengusulkan tipe yang berbeda?” ujarnya.
Bambang menekankan, perubahan status RSUD menjadi UOBK setidaknya harus memberikan tiga penguatan mendasar. Pertama, otonomi rumah sakit dalam menjalankan pengelolaan organisasi. Kedua, penguatan akuntabilitas kepada Dinas Kesehatan. Ketiga, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Perubahan dari UPT menjadi UOBK itu kita pengen ada tiga penguatan kelembagaannya. Yang pertama, otonomi rumah sakit tetap ada. Kedua, akuntabilitas pada Dinkes. Yang ketiga, pelayanan,” jelasnya.
Selain persoalan otonomi, Pansus juga menyoroti kepastian kedudukan, tugas, dan tanggung jawab Direktur RSUD. Bambang berpandangan, pengaturan mengenai posisi pimpinan rumah sakit dan mekanisme pertanggungjawabannya perlu dituangkan secara jelas dalam Peraturan Daerah.
Hubungan kelembagaan antara RSUD dengan Dinas Kesehatan juga menjadi perhatian. Pansus menginginkan adanya kejelasan koordinasi, sinkronisasi program, serta integrasi pelayanan agar penyelenggaraan urusan kesehatan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Pejabat Eksekutif Diminta Bertanggung Jawab
Sorotan kritis lainnya disampaikan anggota Pansus 13, Andhika Dirgantara, S.Kom. Ia menilai kehadiran pejabat yang memiliki kewenangan dan memahami substansi pembahasan sangat penting dalam rapat bersama DPRD.
Menurutnya, kepala perangkat daerah semestinya hadir secara langsung untuk memberikan penjelasan dan mempertanggungjawabkan usulan kebijakan yang diajukan. Apabila berhalangan, sekurang-kurangnya sekretaris perangkat daerah dapat mewakili.
Tidak hanya RSUD, Pansus 13 juga membahas rencana penggabungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dengan Dinas Keluarga Berencana (KB).
Rencana penggabungan tersebut dinilai membutuhkan kajian mendalam, terutama menyangkut kebutuhan organisasi, efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pansus meminta eksekutif melengkapi seluruh dokumen pendukung, termasuk matriks perbandingan peraturan daerah lama dengan rancangan perubahan, serta surat rekomendasi dan dasar pertimbangan kebijakan.
Hingga rapat berakhir, sejumlah usulan penataan kelembagaan tersebut belum mencapai kesepakatan. Pansus 13 masih membutuhkan pendalaman dari aspek regulasi, struktur organisasi, pembagian kewenangan, hingga dampaknya terhadap pelayanan publik.
Pansus menegaskan bahwa perubahan kelembagaan tidak boleh hanya menghasilkan penambahan jabatan atau perubahan nomenklatur organisasi. Setiap kebijakan harus memiliki urgensi yang jelas, memperkuat akuntabilitas, meningkatkan efektivitas birokrasi, dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Kini, publik menunggu sejauh mana penataan kelembagaan yang diusulkan Pemkot Bekasi benar-benar mampu menjawab kebutuhan pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan. Sebab, perubahan struktur organisasi pemerintahan pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan, bukan sekadar pembenahan administratif.
Reporter: Denor Editor: Adunk
