KABUPATEN BEKASI – Keseriusan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menangani persoalan lingkungan kembali ditunjukkan melalui langkah konkret Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja yang turun langsung bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) meninjau sekaligus memastikan percepatan penanganan tumpukan sampah di kawasan KM 19 Tol Jakarta–Cikampek, Jumat (30/10/2026).
Peninjauan yang berlangsung di kawasan Kali Jambe, tepatnya Exit Rest Area KM 19B, Kecamatan Tambun Selatan, menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan sampah yang selama ini menumpuk di aliran sungai dan berpotensi mengganggu lingkungan serta meningkatkan risiko banjir.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menegaskan bahwa persoalan sampah tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengangkut tumpukan yang terlihat di satu lokasi. Diperlukan penanganan menyeluruh dari hulu hingga hilir melalui koordinasi antarpemerintah daerah.
Menurut Asep, sampah yang mencemari Kali Jambe diduga berasal dari kawasan Sumur Batu dan Bantargebang. Kondisi kelebihan kapasitas pengelolaan sampah di wilayah tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu ditangani secara bersama-sama.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Bekasi telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp2,3 miliar untuk kegiatan normalisasi Kali Jambe. Sampah yang terkumpul selanjutnya akan diangkut melalui koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) dan pihak terkait.
Tidak hanya fokus pada penanganan darurat, Bupati Asep juga mendorong solusi jangka panjang melalui pemasangan jaring penahan sampah serta pembenahan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di wilayah hulu.
Langkah tersebut dinilai penting agar sampah dan pencemaran tidak terus terbawa arus menuju wilayah Kabupaten Bekasi hingga bermuara ke Kali Cikarang Bekasi Laut (CBL).
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait, menyampaikan bahwa volume sampah liar yang menumpuk di kawasan KM 19 diperkirakan mencapai 1.200 meter kubik.
Untuk mempercepat proses pengangkutan, Pemkab Bekasi menyiapkan sekitar 50 hingga 60 unit dump truck yang dijadwalkan beroperasi pada hari Minggu. Pengaturan tersebut dilakukan agar pelayanan pengangkutan sampah rutin kepada masyarakat tetap berjalan.
Sampah yang diangkut dari wilayah Kabupaten Bekasi direncanakan dibawa ke Aspex Kumbong. Pengangkutan tersebut juga memperoleh dukungan berupa pembebasan biaya tipping fee melalui koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Gubernur Jawa Barat, dan pengelola TPST.
Di sisi lain, Pemkab Bekasi turut mendorong pembangunan pintu penahan sampah permanen berbahan beton di titik nol kilometer perbatasan aliran sungai antara Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.
Infrastruktur tersebut diharapkan mampu menahan sampah sejak dari wilayah hulu sehingga tidak kembali menumpuk di kawasan KM 19.
Kolaborasi Jadi Kunci Penanganan Lingkungan
Langkah Bupati Bekasi bersama Gubernur Jawa Barat ini memperlihatkan pentingnya sinergi lintas daerah dalam menyelesaikan persoalan lingkungan yang tidak mengenal batas administratif.
Penanganan sampah membutuhkan komitmen bersama, mulai dari pemerintah daerah, instansi teknis, pengelola tempat pemrosesan sampah hingga kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.
Pemkab Bekasi berharap seluruh tahapan penanganan dapat berjalan sesuai jadwal dan menghasilkan solusi berkelanjutan, bukan sekadar membersihkan tumpukan sampah untuk sementara waktu.
Dengan normalisasi sungai, optimalisasi pengangkutan, serta pembangunan infrastruktur penahan sampah, pemerintah menargetkan aliran sungai kembali berfungsi dengan baik dan risiko pencemaran maupun banjir dapat ditekan.
Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam mewujudkan lingkungan yang lebih bersih, sehat, tertata, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Adv)
