REMBANG – Pemerintah Kabupaten Rembang terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan menanggulangi persoalan sosial melalui sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini ditegaskan dalam dialog bersama Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah yang digelar di Ruang Rapat Bupati, Rabu (30/7/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Rembang H. Harno, S.E., mengusulkan agar ruas jalan Clangapan–Pamotan, yang menghubungkan wilayah strategis di bagian tengah dan selatan Rembang, dialihkan statusnya menjadi jalan provinsi. Menurut Bupati Harno, jalan tersebut telah memenuhi syarat baik dari sisi administratif maupun teknis.
“Jalan Clangapan–Pamotan memiliki fungsi vital dalam mendukung konektivitas antarwilayah. Saat ini statusnya masih jalan kabupaten, padahal dari sisi fungsi dan volume kendaraan, sudah selayaknya dinaikkan menjadi jalan provinsi,” ujar Bupati Harno.
Ia menambahkan, pengalihan status jalan tersebut bukan hanya untuk meringankan beban anggaran daerah, namun lebih pada percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur yang berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.
“Jika menjadi tanggung jawab provinsi, tentu perbaikan dan pengembangannya akan lebih maksimal dan merata,” tegasnya
Fokus Penanganan Pengangguran
Selain isu infrastruktur, Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah juga menyoroti persoalan pengangguran di Kabupaten Rembang. Mereka menilai bahwa penanganan pengangguran harus dilakukan melalui program-program yang berkelanjutan dan menyentuh akar masalah.
“Pengangguran adalah tantangan utama di banyak daerah, termasuk Rembang. Diperlukan langkah konkret seperti pelatihan kerja, pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal, serta pendampingan yang substansial, bukan hanya seremonial,” ujar perwakilan Komisi D.
Komisi D menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi untuk memastikan bahwa kebijakan pengentasan pengangguran benar-benar dirasakan masyarakat, terutama di tingkat bawah.
Komitmen Pemerintah Daerah
Bupati Harno menyambut baik masukan dari Komisi D dan menyatakan kesiapan Pemkab Rembang untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah provinsi dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkelanjutan.
“Kami sangat mengapresiasi perhatian dan dukungan dari Komisi D. Ke depan, kami akan menindaklanjuti hal ini melalui perencanaan yang lebih konkret dan kolaboratif, demi kesejahteraan masyarakat Rembang,” ucap Bupati.
Ia juga berharap agar kunjungan kerja tersebut menghasilkan tindak lanjut nyata dari Pemerintah Provinsi, baik dalam aspek infrastruktur maupun pemberdayaan SDM.
“Kami berharap kunjungan ini tidak hanya berhenti pada tahap serap aspirasi, tetapi berlanjut pada langkah-langkah nyata sesuai harapan masyarakat,” pungkasnya.
Harapan Sinergi Berkelanjutan
Melalui pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang berharap terbangunnya sinergi kuat antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, merata, dan berpihak pada kebutuhan riil masyarakat.
Reporter: Mu’ti Hartono
Editor: B. Melita | faktahukum.co.id
