SERANG, BANTEN – Acara Kick-Off Hari Pers Nasional 2026 (HPN 2026) di Alun-Alun Kota Serang pada Minggu (30/11/2025) menjadi momentum penting bagi hubungan antara institusi penegak hukum dan dunia jurnalistik di Indonesia. Kehadiran Polri melalui Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listyo Sigit Prabowo memberi sinyal kuat bahwa kolaborasi antara aparat dan pers bukan sekadar seremonial — melainkan kebutuhan mendesak di tengah arus informasi yang makin deras dan rawan disinformasi.
“Pers & Polri Harus Bersatu – Demi Kebenaran Informasi”
Dalam sambutannya, Kapolri menegaskan bahwa peran media profesional kini semakin vital di era “post-truth,” di mana siapa pun bisa membuat konten dan menyebarkan berita – benar ataupun palsu.
“Kolaborasi dan sinergitas pers dengan stakeholder terkait perlu terus dibangun, dengan tetap menjaga independensi,” tegas Kapolri.
“Pers bisa memberikan informasi yang benar dan dapat dipercaya, agar masyarakat tidak tersesat dalam arus informasi palsu.”
Komitmen ini sekaligus menjadi respons terhadap tantangan maraknya hoaks, misinformasi, dan citizen-journalism tak terverifikasi yang beredar luas di masyarakat — ancaman nyata bagi demokrasi dan hak publik atas informasi benar.
Keamanan Wartawan: Bukan Sekadar Janji
Lebih jauh, Kapolri menyatakan bahwa Polri siap memberikan perlindungan kepada seluruh awak media dalam menjalankan tugas jurnalistik. Ini penting agar pers bisa bekerja tanpa rasa takut, dan masyarakat mendapat akses informasi yang kredibel.
“Polri akan menjamin keamanan rekan-rekan pers yang melaksanakan tugas di lapangan,” ujar Sigit.
Pernyataan tersebut mendapat sambutan hangat di tengah kekhawatiran banyak wartawan akan potensi intimidasi, kekerasan, atau kriminalisasi — terutama saat liputan isu sensitif. Kini, komitmen itu diuji di lapangan.
HPN 2026: Momentum Konsolidasi & Penguatan Integritas Pers
Acara Kick-Off ini tidak sekadar seremonial pembuka HPN 2026 – menurut Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, agenda ini menjadi titik konsolidasi bagi profesi pers nasional untuk menegaskan kembali perannya sebagai “guru masyarakat.”
PWI menegaskan bahwa media profesional harus menjadi pilar penjaga kebenaran informasi, edukator publik, sekaligus katalisator keadilan sosial — di tengah disrupsi media dan munculnya media tidak kredibel.
Dengan dukungan institusi penegak hukum terhadap kebebasan pers, PWI dan media di seluruh daerah diharapkan bisa bekerja lebih bebas, bertanggung jawab, dan tetap independen.
Waspada Era “Citizen Journalism” – Pers Profesional Jadi Garis Pertahanan
Kapolri secara terbuka menyatakan bahwa era “semua bisa jadi pembuat berita” membawa tantangan besar: banyak informasi yang tidak terverifikasi dan berpotensi menyesatkan publik.
Pers profesional menjadi lini pertama melawan disinformasi — dengan fakta, verifikasi, dan etika jurnalistik.
Kolaborasi antara Polri dan pers pun menurutnya bukan monopoli satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama untuk menjaga integritas informasi di ruang publik.
Implikasi dan Harapan: Bangun Demokrasi Informasi yang Sehat
Kehadiran Polri dalam HPN 2026 menandakan bahwa keamanan pers dan kebebasan berekspresi jadi prioritas – bukan sekadar slogan.
Sinergi nyata antara Polri dan media diharapkan keluar dari ranah seremonial dan menjadi kerja konkret: perlindungan wartawan, penegakan hukum terhadap pelaku penyebar hoaks, serta penghormatan atas independensi pers.
Pers nasional, terutama organisasi besar seperti PWI, mendapat “ruang aman” untuk kritik dan kontrol sosial – sudah semestinya mereka menggunakan mandat ini dengan profesional, beretika, dan konsisten menjaga kepercayaan publik.
Sebagai media independen di Bekasi dan sekitarnya, kami menyambut baik semangat kolaborasi ini – namun tetap akan menjaga jarak kritis terhadap kekuasaan. Karena kebebasan pers bukan hadiah – melainkan hak publik yang harus dipertahankan dengan integritas.(rls)
