Oleh: Zaenal Abidin Syuja’i*
Kesalehan di ruang publik kian sering tampil sebagai asesori. Ia hadir lewat simbol, slogan, dan gestur religius yang mudah dikenali, namun sering kali terpisah dari tanggung jawab etik. Kesalehan yang dapat disebut kesalehan asesoris ini bukan fenomena sepele. Ia membuka ruang luas bagi eksploitasi nilai-nilai keluhuran agama.
Agama itu sendiri pada dasarnya menuntut konsistensi antara keyakinan dan tindakan. Ia menguji integritas, kejujuran, dan keberanian moral, terutama ketika berhadapan dengan kekuasaan. Namun kesalehan asesoris justru mereduksi tuntutan itu menjadi tampilan luar.
Simbol menggantikan substansi. Apa yang dinilai bukan lagi dampak etis dari tindakan, melainkan seberapa religius citra yang diproyeksikan, dan potensi eksploitasi paling nyata terlihat dalam arena politik. Di tengah masyarakat yang masih menempatkan agama sebagai rujukan moral, simbol kesalehan menjadi instrumen efektif untuk membangun legitimasi.
Citra religius diproduksi dan dipertontonkan, sementara praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan kebijakan yang abai terhadap keadilan sosial terus berlangsung. Dalam situasi ini, agama berhenti menjadi sumber koreksi moral dan berubah menjadi tameng kekuasaan. Kesalehan asesoris juga berdampak pada cara publik menilai integritas.
Tampilan religius kerap mengaburkan kebutuhan akan akuntabilitas. Kritik terhadap kebijakan atau perilaku pejabat mudah dipelintir sebagai serangan terhadap iman. Akibatnya, ruang kritik menyempit, dan standar etika publik merosot. Agama, yang seharusnya memperkuat keberanian moral, justru dipakai untuk membungkam pertanyaan etis.
Di luar arena politik, kesalehan simbolik bekerja dalam logika pasar. Ia dikemas, diproduksi, dan dijual sebagai identitas. Agama masuk ke wilayah komoditas dan secara nyata kehilangan daya transformatifnya. Nilai-nilai luhur direduksi menjadi citra yang menguntungkan, bukan prinsip yang menuntut pengorbanan dan keberpihakan.
Masalahnya bukan pada simbol keagamaan itu sendiri. Simbol selalu menjadi bagian dari tradisi dan ekspresi iman. Persoalan muncul ketika simbol mengambil alih peran nilai. Ketika kesalehan diukur dari apa yang tampak, bukan dari dampaknya terhadap keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan bersama.
Kesalehan yang relevan bagi ruang publik adalah kesalehan yang bekerja dan tercermin dalam kebijakan yang adil, pengelolaan kekuasaan yang bersih, serta keberanian menolak penyimpangan. Tanpa itu, kesalehan hanya tinggal asesoris. Rapi dipajang, tetapi hampa makna.
*Penulis adalah Pengasuh Pondok Pesantren Mathla’ul Anwar Kota Serang Provinsi Banten.
