Perguruan Tinggi Islam ini juga harus tetap menjadi “kawah candradimuka” bagi lahirnya sarjana muslim yang andal, adaptif terhadap perkembangan dan kebutuhan zaman, terbuka, serta berwawasan keIslaman dan keIndonesiaan yang kuat dan iklusif.
Pada saat yang sama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan perguruan tinggi lainnya, dalam situasi demokrasi global yang tengah tidak baik-baik saja harus menyadari posisi pentingnya demokrasi di Indonesia.
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga harus menjadi komponen strategis dalam mempromosikan kesetaraan kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia (HAM) di dunia Islam dan dunia internasional.
Langkah strategis itu dapat direalisasikan melalui penyegaran kembali program pendidikan demokrasi serta dengan bersinergi dengan elemen masyarakat sipil dalam satu barisan untuk melindungi demokrasi Indonesia.
Prof. Ubaedillah juga menjelaskan, sejak awal masa reformasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah berhasil menorehkan sejarah dalam menginisiasi program nasional dan ‘pendidikan politik’ melalui pengembangan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan.
Berbeda dengan program pendidikan kewarganegaraan di masa lalu yang penuh dengan deviasi, pendidikan kewarganegaraan yang diperkenalkan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta saat ini lebih mengutamakan pendekatan dan metode baru dalam mengajarkan nilai dan prinsip-prinsip demokrasi.
