SUKABUMI– Kabupaten Sukabumi kembali menjadi sorotan tajam Laskar Pasundan Indonesia (LPI) terkait realisasi anggaran APBD di bidang infrastruktur. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) LPI, T.B. Saepulbahri, kepada awak media.
Pria yang akrab disapa Kang TB ini mengingatkan Bupati Sukabumi agar lebih serius memastikan setiap anggaran pembangunan terealisasi dengan baik dan tidak asal-asalan.
“Besar dugaan banyak permasalahan dalam realisasi pembangunan infrastruktur di Sukabumi. Angka realisasi kegiatan bahkan disebut hanya berkisar 50 sampai 60 persen, ditambah dugaan pengondisian di ULP, dinas, bahkan hingga aparatur penegak hukum,” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi ini membuat pembangunan di Sukabumi seolah hanya dijadikan ajang proyek tahunan tanpa memperhatikan kualitas.
“Banyak proyek baru berumur lima bulan sudah rusak. Tahun depannya dikerjakan lagi. Ini jelas bukan pembangunan berorientasi manfaat, melainkan hanya kuantitas yang dipertontonkan,” tegas Kang TB.
Soroti Dugaan KKN dan Lemahnya Pengawasan
Sekjen LPI itu juga menyoroti dugaan kuat praktik KKN yang melekat pada sejumlah kegiatan maupun penggunaan anggaran. Ia mempertanyakan diamnya aparat penegak hukum terkait berbagai temuan di lapangan.
“Masyarakat sangat membutuhkan kualitas pembangunan, bukan sekadar jumlah proyek. Kalau Bupati tidak bisa mengubah stigma lama, hasilnya akan sama saja dengan pemimpin sebelumnya, bahkan bisa lebih buruk,” ujarnya.
LPI pun mendesak Bupati Sukabumi untuk segera melakukan pembenahan serius agar pengelolaan APBD benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat dan bukan sekadar ajang bancakan elit.
Reporter: Piyan Haryadi Editor: Adunk
